“Maka disini kian terlihat bahwa pemerintah yang lebih mementingkan polyester impor sama sekali tidak memiliki visi ketahanan industri, karena dengan konfik di Selat Hormuz ini polyester impor justru lebih mahal,” ujar dia.
“Besarnya kuota impor benang yang selama ini juga turut menekan produsen lokal kan jadi tidak berguna,” imbuh Aqil. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah segera mengambil langkah agar tak terjadi stagnasi yang bakal mengakibatkan terhentinya aktifitas industri.
Dalam keterangan yang sama, Sekretaris Jenderal Aliansi Industri Kecil Menengah Indonesia (AIKMI) Muhammad Arief Nasution menyatakan tak hanya ada masalah kenaikan harga, barangnya pun langka.
“Permintaan di pasar retail masih cukup lumayan, hanya saja produksi kami mulai bermasalah karena sulit mendapatkan kain tenun dan kain rajut. Bahkan ketika sudah disepakati kenaikan harga, pasokannya tetap tersendat,” ungkap dia.
Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pengurus Perkumpulan Pengusaha Pakaian dan Perlengkapan Bayi (P4B), Rudy Irawan, dengan mengatakan kain rajut berjenis tetoron cotton (TC) yang berasal dari benang pintal campuran kapas dan polyester sulit didapat. “PO (purchase order) kami tidak diproses karena pabrik rajutnya masih nunggu bahan baku dari pabrik benang,” kata dia.
Tak hanya itu, terdapat keluhan juga dari Ketua Umum Paguyuban IKM Konveksi Majalaya Deden Sudrajat. Dia menjelaskan, beberapa industri kecil dan menengah (IKM) kain di daerahnya kesulitan mendapatkan benang filamen drawn textured yarn (DTY).
“Mesin-mesin tenun di Majalaya tambah banyak yang menganggur karena tidak ada bahan baku,” ungkap Deden.
(ain)
