“Koalisi negara-negara yang bersedia ini tentu saja telah menyatukan negara-negara yang benar-benar merasa perlu membahas cara melakukannya,” kata van Veldhoven, “dengan fokus pada ide-ide konkret tentang implementasi di negara mereka dan belajar dari praktik terbaik dari negara lain.”
Van Veldhoven menyebut prioritasnya haruslah hasil jangka pendek. Dia pun mengutarakan harapannya “agar negara-negara tidak hanya fokus pada segala hal yang perlu dilakukan antara sekarang dan 2050, tetapi juga benar-benar fokus pada yang dapat kita lakukan dalam lima tahun ke depan. Di situlah implementasinya benar-benar terwujud.”
Sehari sebelumnya, Prancis mengumumkan peta jalan nasional untuk menghentikan penggunaan minyak, gas, dan batu bara selama konferensi pertama yang diadakan di kota pesisir Santa Marta tersebut.
“Kami sangat bangga menjadi salah satu negara pertama yang menerbitkan peta jalan” untuk transisi ini, kata Benoît Faraco, utusan khusus Prancis untuk negosiasi iklim, selama sidang pleno. “Kami memiliki tujuan yang jelas untuk mengakhiri bahan bakar fosil dengan tanggal yang jelas: 2030 untuk batu bara, 2045 untuk minyak, dan 2050 untuk gas.”
Konferensi ini menarik lebih dari 50 negara, tetapi tidak melibatkan negara-negara penghasil emisi besar seperti China, AS, dan India. Meski begitu, hasilnya diharapkan akan menjadi masukan bagi proses peta jalan global yang dipimpin Brasil menjelang negosiasi iklim COP31 PBB pada akhir tahun ini, yang akan diadakan di Turki.
Inti dari peta jalan Prancis adalah dorongan untuk mengelektrifikasi transportasi, bangunan, dan sebagian industri, yang didukung oleh perluasan produksi listrik rendah karbon dan investasi jaringan listrik.
Rencana ini menyoroti langkah-langkah seperti meningkatkan penjualan kendaraan listrik, mendukung pompa panas di gedung-gedung, mengembangkan transportasi umum, dan meningkatkan pembangkitan energi dari nuklir, angin, surya, hidro, hidrogen, dan alternatif lain selain bahan bakar fosil.
Faraco mencatat bahwa Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC)—janji iklim yang diajukan negara-negara di bawah Perjanjian Paris 2015—menetapkan tujuan pengurangan emisi yang luas tetapi tidak merinci bagaimana tujuan tersebut akan dicapai.
Sebaliknya, peta jalan ini “merupakan dokumen yang jauh lebih rinci dan kemungkinan besar akan langsung diterapkan dalam undang-undang dan kebijakan investasi publik sektor demi sektor,” klaimnya.
Shady Khalil, ahli strategi senior kebijakan global di kelompok advokasi Oil Change International, mengatakan hal ini “mengirimkan sinyal penting bahwa negara-negara harus menyusun rencana yang kredibel dan transparan untuk menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil.”
Namun, ia menambahkan bahwa jadwal yang ditetapkan Prancis tidak sesuai dengan tingkat tindakan yang mungkin dilakukan oleh negara industri kaya.
Beberapa aktivis turut mengkritik dokumen tersebut sebagai kemasan ulang dari langkah-langkah yang sudah termasuk dalam rencana Prancis.
Climate Action Network France, koalisi yang terdiri dari puluhan organisasi nasional dan lokal, menyambut baik penetapan tanggal penghentian bertahap tersebut.
Namun, mereka memandang peta jalan tersebut pada dasarnya hanya mengulang komitmen yang sudah ada dalam Strategi Nasional Rendah Karbon dan Program Energi Multitahunan, alih-alih menetapkan langkah-langkah yang jauh lebih tegas.
Anne Bringault, direktur advokasi koalisi tersebut, menyebut peta jalan tersebut juga terlalu bergantung pada elektrifikasi. “Hal ini perlu dilengkapi dengan kebijakan penghematan energi seperti renovasi bangunan berdaya guna tinggi atau pengembangan alternatif bagi mobil pribadi,” katanya, “sambil memastikan solusi disediakan bagi rumah tangga yang rentan.”
Edisi kedua konferensi ini direncanakan akan digelar tahun depan di Tuvalu, negara kepulauan di Pasifik yang terancam oleh kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim.
(ros)
