“Iya kasus tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan antara dinamika pasar dan ‘kekakuan’ perizinan produksi. Kebijakan pembatasan produksi memang potensial membebani pelaku hulu termasuk Weda Bay karena ruang produksi menurun dan menjadi tidak fleksibel,” kata Bisman ketika dihubungi, Selasa (28/4/2026).
Dihubungi terpisah, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai perusahaan tambang sejatinya tak bakal merencanakan pemberhentian sementara operasional tambang.
Alasannya, penutupan tambang bakal memunculkan masalah terhadap operasional alat berat dan tenaga kerja.
Walhasil, dia menyarankan agar terdapat mekanisme revisi RKAB terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kuota produksi sangat tipis.
“Tambang tidak akan dikelola dengan tutup sementara. Revisi RKAB tentu menjadi pilihan terbaik, apalagi tambang dibuka pasti telah diletakkan pada feasibility untuk jangka panjang,” kata Singgih ketika dihubungi, Selasa (28/4/2026).
Meskipun begitu, dia meyakini pemangkasan RKAB memang menaikkan harga bijih nikel dan membuat penambang dalam posisi yang sangat menguntungkan. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan kebijakan revisi HPM yang membuat harga acuan bijih nikel naik.
Dengan demikian, Singgih menilai kebijakan pemangkasan produksi bakal menguntungkan penambang dan justru memberatkan bagi pengusaha smelter, sebab bijih yang dibeli sudah dalam harga tinggi.
“Dengan pemotongan RKAB saat ini, justru mampu menaikkan harga nikel ditambah nilai kandungan elemen lain, dan ini sangat menguntungkan industri pertambangan nikel. Justru yang tertekan lebih pada sisi hilir, industri smelter harus memanfaatkan atau menyerap nikel dengan harga cukup tinggi. Akhirnya industri smelter harus beroperasi dengan efisien,” ujar dia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, terpelanting dari produksi dalam RKAB tahun lalu sebanyak 379 juta ton. Pemerintah bertujuan mengatrol harga komoditas tambang andalan RI tersebut.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan masih belum menyetujui sejumlah RKAB nikel dan batu bara hingga pertengahan April, sebab terdapat persyaratan yang belum lengkap ketika mengajukan persetujuan ke Ditjen Minerba.
“Almost done, [RKAB yang disetujui] sudah hampir 90%,” kata Tri kepada awak media di Kompleks DPR RI, Rabu (15/4/2026).
Adapun, perusahaan tambang nikel besar seperti Eramet SA sebelumnya mengumumkan kuota produksi bijih nikel PT Weda Bay Nickel (WBN) sebesar 12 juta wet metric ton (wmt) bakal habis pada pertengahan Mei 2026, sehingga perseroan sedang mempersiapkan penutupan tambang untuk dilakukan perawatan pada bulan yang sama.
Langkah tersebut dilakukan Weda Bay Nickel sambil mengajukan revisi RKAB 2026 ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Permohonan revisi izin peningkatan kapasitas saat ini sedang diajukan oleh PT WBN, menyusul persetujuan RKAB awal yang membatasi produksi bijih nikel sebesar 12 juta metrik ton untuk 2026, yang target produksinya akan tercapai pada pertengahan Mei; tambang tersebut bersiap untuk memasuki masa perawatan dan pemeliharaan pada bulan Mei, sambil menunggu hasil revisi ini,” tulis Eramet dalam keterangan resminya.
Eramet mencatat kuota produksi sebanyak 12 juta ton dalam RKAB 2026 yang direstui Kementerian ESDM lebih rendah 70% dibandingkan dengan RKAB 2026, yang awalnya disetujui 32 juta ton dan mendapatkan revisi naik menjadi 42 juta ton.
Adapun, manajemen Eramet menyatakan revisi RKAB tersebut bakal diajukan mengingat kebutuhan bijih nikel smelter hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mencapai 100 juta ton.
Weda Bay Nickel telah beroperasi sejak 2019 melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan akan beroperasi hingga 2069.
Perusahaan ini dioperasikan oleh Thingshan Group, perusahaan asal China yang memiliki porsi 51,2% saham, Eramet (asal Prancis) 37,8%, dan sisanya di miliki oleh perusahaan pelat merah Indonesia, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam dengan porsi 10%.
Adapun, Shanghai Metals Market (SMM) memprediksi harga bijih nikel kadar rendah Indonesia bakal melonjak hingga ke level US$48,18/wmt usai pemerintah merevisi HPM nikel dengan turut menghitung mineral bawaan dalam bijih nikel.
SMM memprediksi HPM baru untuk bijih nikel berkadar 1,2% akan naik signifikan menjadi US$40,18/wmt atau lebih tinggi 151% dibandingkan dengan HPM lama yang berada di sekitar US$16—US$17 per wmt. Saat ini, SMM mencatat harga rata-rata bijih tersebut sekitar US$30,5/wmt.
Sementara itu, HPM bijih nikel saprolit atau dengan kadar nikel sekitar 1,5% diprediksi bakal berada di level US$57,13/wmt atau masih berada dibawah rata-rata harga bijih saprolit yang tercatat sebesar US$70,7/wmt.
Di sisi lain, logam nikel diperdagangkan di level US$19.097/ton di London Metal Exchange (LME) pagi ini pukul 10:47 waktu Jakarta, naik 0,43% dari penutupan hari sebelumnya. Kemarin, nikel sempat naik hingga 1,8% menjadi US$19.350/ton, level tertinggi sejak Juni 2024, sebelum diperdagangkan menjadi US$19.260/ton pada pukul 10.13 pagi di Shanghai.
(wdh)
