Ia menjelaskan, PINISI dirancang sebagai platform koordinasi lintas lembaga dengan melibatkan pemerintah, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, investor, hingga pelaku usaha, untuk menyelesaikan berbagai hambatan pembiayaan.
Ada tiga fokus utama dalam inisiatif ini. Pertama, memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengoptimalkan berbagai program dan proyek yang sudah ada tanpa harus memulai dari awal. Ketiga, memastikan forum ini menghasilkan langkah konkret, baik dalam bentuk kesepakatan pembiayaan maupun realisasi proyek.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai PINISI menjadi instrumen penting untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga momentum pertumbuhan.
Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat di tengah tekanan global, dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 5,11% dan ditargetkan meningkat menjadi 5,4% pada 2026.
Ia juga menekankan pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga 31 Maret 2026, realisasi kredit program pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp78,39 triliun atau sekitar 25% dari target tahun ini.
"Efektivitas daripada intermediasi perbankan tentu memperluas pembiayaan produktif dan dunia usaha meningkatkan investasi dan ekspansi stakeholder, akademisi, dan asosiasi mendukung inovasi dan pengembangan talenta," pungkasnya.
(prc/ell)
