“Penurunan SBDK mengindikasikan kondisi pendanaan bannk yang memadai sehingga dapat mendorong suku bunga kredit semakin kompetitif, meskipun permintaan kredit terindikasi masih relatif terbatas yang membatasi pertumbuhan kredit,” kata BI dalam siaran tertulisnya.
Berdasarkan kelompok bannk, penurunan SBDK terjadi pada mayoritas kelompok bank, kecuali Kantor Cabang Bank Asing (KCBA). Kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatatkan penurunan SBDK paling tinggi yakni 30 bps menjadi 8,84%.
Sementara, kelompok Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) mengalami penurunan yang lebih terbatas masing-masing sekitar 15 bps dan 11 bps menjadi 8,82% dan 8,47%.
Likuiditas Longgar, Tapi Ekspektasi Turun
Dari paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (22/4/2026), BI memilih memperbesar likuiditas lewat berbagai instrumen, termasuk insentif likuiditas makroprudensial yang mencapai ratusan triliun.
“Penyaluran insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp427,1 triliun hingga minggu pertama Maret 2026 turut mendukung efektivitas transmisi suku bunga kebijakan serta akselerasi pembiayaan yang optimal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” sebut laporan BI.
Insentif KLM yang diterima perbankan hingga minggu pertama April 2026 mencapai Rp427,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp358,0 triliun disalurkan melalui lending channel, sementara Rp69,9 triliun melalui interest rate channel.
Berdasarkan kelompok bank, penyaluran terbesar mengalir ke bank BUMN sebesar Rp224,0 triliun, diikuti BUSN Rp166,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun, KCBA Rp7,8 triliun.
Secara sektoral, dana KLM diarahkan ke berbagai sektor prioritas, meliputi pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan real estate, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan.
Langkah tersebut bertujuan untuk menekan biaya dana perbankan agar suku bunga kredit turun, tanpa adanya sinyal pelonggaran moneter yang kuat di pasar seperti dalam bentuk penurunan suku bunga acuan.
Laporan BI menyebut sektor Kontruksi, Real Estate, dan Perumahan telah mengalami penurunan suku bunga sebesar 3 bps menjadi 6,84%, serta sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif sebesar 1 bps menjadi 7,79%. Sementara itu, sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Hilirisasi tercatat relatif stabil dengan kenaikan hanya sebesar 1 bps menjadi 8,68%.
Namun, agaknya pendekatan ini punya konsekuensi lain. Data dari BI juga menyebutkan meski biaya dana turun dan bunga kredit lebih jinak, respons dunia usaha dan rumah tangga masih cenderung dingin. Permintaan kredit belum pulih sepenuhnya, sementara perbankan juga masih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.
Artinya, meski uang tersedia di sistem, kepercayaan untuk meminjam dana belum pulih sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada persepsi risiko dan ekspektasi ekonomi ke depan yang belum sepenuhnya pulih.
Kondisi ini tergambar jelas pada hasil Survei Konsumen bulan Maret lalu. Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan Maret 2026 menyebut Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) turun menjadi 115,4 dari edisi Februari 115,9. Capaian IKE ini menggambarkan bahwa optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja tergerus dan menahan diri untuk belanja barang tahan lama.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Maret juga melemah jadi 130,4 dari 134,4 pada Februari. Penurunan ini mengindikasikan adanya pelemahan ekspektasi terhadap penghasilan, peluang kerja, dan aktivitas usaha dalam enam bulan ke depan.
Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) terkoreksi menjadi 137,7 dari 140,7. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) juga berubah menjadi 128 dari 131,7, dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) menyusut menjadi 125,5 dari 130,9 pada bulan sebelumnya.
Respons Pasar
Saat BI menggelar RDG, sejatinya pasar domestik masih diwarnai oleh sentimen lembaga pemeringkat, baik Moody's maupun Fitch Ratings, menyusul meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta lemahnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia.
Moody's menyoroti soal tata kelola, kebijakan, dan risiko institusional, dengan kondisi kebijakan pemerintah semakin sulit ditebak.
Di sisi lain, melambungnya harga minyak mentah kembali menekan pergerakan rupiah yang tertekan dengan kondisi fiskal yang kian menyempit.
Di tengah kondisi tersebut, BI sempat merevisi proyeksi defisit neraca berjalan yang mencerminkan meningkatnya risiko pelebaran defisit pada tahun fiskal 2026.
Setelah BI memutuskan suku bunga tetap di 4,75% dan adanya sinyal defisit neraca berjalan, pasar merespons negatif. Rupiah sempat ditutup lesu pada perdagangan Rabu di Rp17.175/US$.
Kemudian pada Kamis (23/4/2026) rupiah melemah cukup dalam 0,76% dan menyentuh Rp17.305/US$ pada 09:40 WIB, dan kembali menyentuh terendah sepanjang masa.
(dsp/aji)
