Pertama adalah harga minyak. APBN 2026 mengasumsikan harga minyak Indonesia (ICP) rata-rata di US$ 70/barel.
ICP kurang lebih sama dengan harga minyak jenis brent. Hingga kemarin, rata-rata harga brent sepanjang 2026 (year-to-date) ada di kisaran US$ 81/barel.
Artinya, harga minyak sudah US$ 11/barel melewati asumsi di APBN 2026. Berdasarkan analisis sensitivitas, setiap kenaikan harga minyak rata-rata US$ 1/barel berisiko menambah defisit anggaran Rp 6,8 triliun.
Jadi kalau rata-rata harga minyak bertahan di level saat ini hingga akhir tahun, maka defisit APBN 2026 terancam membengkak Rp 74,8 triliun.
Kedua adalah nilai tukar rupiah. Mata uang Nusantara terdepresiasi akhir-akhir ini, hingga sempat menembus level Rp 17.300/US$ yang merupakan rekor terlemah sepanjang Indonesia merdeka.
Dalam APBN 2026, asumsi nilai tukar rupiah adalah Rp 16.500/US$. Hingga kemarin, rata-rata nilai tukar rupiah ada di Rp 16.892/US$.
Setiap pelemahan rupiah Rp 100/US$, defisit APBN 2026 terancam bertambah Rp 0,8 triliun. Jadi apabila rerata rupiah bertahan di titik itu hingga akhir tahun, maka ada ancaman penambahan defisit sebanyak Rp 313,6 triliun.
Kas Negara Aman?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 akan tetap aman, dan defisit tidak akan melampaui batas legal 3% PDB. Bahkan ini bisa diwujudkan meski pemerintah harus menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertalite.
Saat ini, harga jual Pertalite bertahan di Rp 10.000/liter. Analis komoditas dan founder Traderindo Wahyu Laksono berpendapat, dengan tren harga minyak dunia yang terus melonjak dan pelemahan nilai tukar rupiah, harga keekonomian Pertalite berada di kisaran Rp11.500-12.000/liter.
Menurut Purbaya, APBN memiliki bantalan yang cukup besar yaitu Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dia menyebut SAL dalam penguasaan pemerintah mencapai Rp 420 triliun.
“Anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun yang saya bilang sebelumnya," kata Purbaya, pekan lalu.
Untuk ‘mengakali’ agar harga Pertalite tidak naik, pemerintah bisa memanfaatkan skema kompensasi, bukan tambahan subsidi. Kompensasi dibayarkan setelah ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak secara berkala seperti subsidi. Kompensasi bisa dibayarkan tanpa membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penambahannya, cukup dengan penugasan pemerintah.
Pada 2025, realisasi kompensasi untuk BBM dan listrik adalah Rp 120 triliun. Jadi dengan anggaran SAL yang Rp 420 triliun, rasanya memadai untuk menjaga harga Pertalite agar tidak naik.
SAL pun bisa dimanfaatkan untuk menutup defisit APBN 2026. Purbaya menyebut akan ada penghematan belanja untuk menahan defisit, dan SAL bisa menjadi opsi tambahan.
“Ada penghematan di sana-sini. Kita melakukan penyelamatan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja Kementerian/Lembaga yang tidak terlalu jelas. Kalau kepepet, maka saya punya SAL yang sekarang Rp 420 triliun,” kata Purbaya, awal bulan ini.
Bahkan Purbaya percaya diri bahwa defisit anggaran tidak akan melampaui 3% PDB meski harga minyak rata-rata mencapai US$ 100/barel.
“Even dengan rata-rata (harga minyak) US$ 100/barel pun, kita sudah kunci defisit di bawah 3%, sekitar 2,9%. Jadi enggak masalah, bisa dikendalikan di bawah 3% dengan baik,” tegasnya.
(red)
