“Di Pomalaa kita mengusulkan 18 juta ton, yang disetujui adalah 5,8 juta ton. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, di Pomalaa seperti yang tadi saya jelaskan rencananya pabrik itu sudah mulai terbangun atau sudah mulai beroperasi di bulan Agustus. Jadi kalau pabrik sudah mulai beroperasi artinya sebelum Agustus sudah ada stockpile, sudah harus ada produksi,” kata Bernadus dalam RDP di Komisi XII DPR, dikutip Selasa (14/4/2026).
“Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ada selisih antara apa yang diperlukan dengan apa yang sudah di-approve baik di Pomalaa dan di Bahodopi,” tegas dia.
Minta Revisi
Untuk itu, Bernadus menyatakan perseroan bakal mengajukan revisi RKAB kepada Kementerian ESDM agar kuota produksi bijih nikel Vale tahun ini dapat memenuhi kebutuhan dari smelter perseroan.
“Jadi ini yang kemudian akan kami upayakan untuk kami bisa ajukan sebagai revisi nantinya padabulan yang kami akan diskusikan bersama dengan Kementerian ESDM,” ujar Bernadus.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui perusahaan tambang nikel memang dapat merevisi kuota produksi dalam RKAB 2026 yang didapatkan, tetapi besaran revisi yang diberikan berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan perusahaan.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno, merespons pernyataan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang mengklaim soal revisi RKAB 2026 bisa dilakukan pada Juli yang diyakini mampu mengerek tambahan kuota produksi nikel hingga 30% tahun ini.
Tri menegaskan revisi tersebut memang diperbolehkan diajukan oleh penambang sesuai aturan yang berlaku, sehingga kebijakan tersebut tidak dirancang khusus gegara pemerintah memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 260—270 juta ton tahun ini.
“Kan revisi kan memang di regulasi kan memang memang ada. Nah, tetapi revisinya seberapa persen, kita lihat sambil lihat kan,” kata Tri kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026) malam.
Tri menekankan revisi kuota produksi tersebut saat ini belum dilakukan dan, berdasarkan aturan yang berlaku, hal tersebut dilakukan pada semester II-2026.
Berdasarkan data per April 2026, proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa menjadi sorotan karena nilai investasinya yang terbesar, mencapai US$4,5 miliar, melalui kolaborasi dengan Ford dan Huayou.
Hingga saat ini, progres konstruksi pabrik HPAL di lokasi tersebut telah mencapai 65%, sementara pembangunan sektor tambang menyentuh 72%.
Proyek tersebut diklaim menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja dan ditargetkan mulai berproduksi pada Agustus 2026 dengan kapasitas sebanyak 120.000 ton mixed hydroxide precipitate (MHP) per tahun.
Pada 28 Februari 2026 Vale telah menjual bijih nikel pertama dari tambang di proyek tersebut. Perseroan menargetkan produksi 300.000 ton limonit per bulan, atau sekitar 9.677 ton per hari.
Sementara itu, proyek smelter IGP Morowali telah memasuki progres operasional. Blok Bahodopi dengan luas 22.699 hektar dilaporkan telah mulai beroperasi sejak kuartal I-2025.
Untuk sektor tambang, konstruksi fase 1 telah mencapai 100% dan kini perusahaan berfokus pada persiapan penyelesaian fase 2 yang ditargetkan rampung pada 2027. Vale mengungkapkan pada awal 2026 telah terdapat 2,2 juta ton bijih yang terjual dari proyek tersebut.
Sementara itu, progres pembangunan pabrik HPAL hasil kemitraan dengan GEM dan EcoPro berkapasitas 66.000 ton per tahun MHP telah mencapai 27% dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun nini. Total investasi proyek ini mencapai US$2 miliar.
Adapun, di Sulawesi Selatan, Vale bersama Huayou tengah mengembangkan proyek IGP Sorowako Limonite di Blok Sorowako seluas 70.566 hektare untuk mendukung hilirisasi nikel limonit.
Pembangunan tambang per April 2026, telah mencapai 42%, sedangkan progres pabrik HPAL berada di angka 18%.
Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 60.000 ton MHP per tahun dan ditargetkan beroperasi penuh pada 2027.
(azr/wdh)
