Salah seorang pegawai menyebut ASN yang ada di kantor hanya sekitar 30% sedangkan sisanya melakukan WFH. Kegiatan kerja bagi tim keamanan dan kebersihan di Kementerian yang dikepalai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini tampak tetap berjalan normal.
Pada malam sebelumnya, Kamis (9/4/2026) Airlangga mengatakan dirinya akan melakukan WFH dan tidak akan berkantor di Kemenko Perekonomian pada Jumat (10/4/2026).
"Kalau saya WFH, kalau mau ke sini silakan tapi saya WFH," ujar dia, Kamis (9/4/2026) petang.
Sebelumnya, pemerintah mengklaim kebijakan WFH ASN ini berpotensi menciptakan penghematan terhadap APBN 2026 sebesar Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi hemat sebesar Rp59 triliun.
Pelayanan Pajak Tetap Buka
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap membuka layanan di kantor pajak, meski kebijakan WFH bagi para ASN sudah berlaku hari ini. Pelayanan administrasi perpajakan secara tatap muka tersebut dilaksanakan di tempat pelayanan terpadu (TPT) tiap-tiap kantor pajak.
Jadwal pelayanan di TPT dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 waktu setempat. "Kantor Pajak tetap buka dan siap memastikan seluruh layanan perpajakan berjalan lancar dan pasti," kata DJP melalui akun instagram resmi.
Dengan demikian, wajib pajak bisa mendatangi kantor pajak terdekat untuk mendapatkan pelayanan maupun pendampingan. Misal, pendampingan untuk melakukan aktivasi akun coretax dan pengisian dokumen SPT Tahunan melalui coretax.
Selain layanan tatap muka, DJP juga menyediakan layanan virtual melalui live chat Kring Pajak di laman pajak.go.id. Tidak hanya itu, ada pula layanan telepon Kring Pajak dengan cara menghubungi nomor 1500200.
"Jumat tenang, layanan tetap jalan! Meski bekerja dari rumah, semangat melayani tetap kami jaga," ulas DJP.
WFH Tidak Berdampak
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menuturkan kebijakan WFH tersebut tidak akan berdampak banyak bagi perekonomian RI khususnya penghematan energi. Menurut dia, dasar pemerintah dalam menerapkan kebijakan WFH tidak mendasar karena tidak ada kajian terperinci yang dipublikasikan.
“Apa yang dihemat? BBM? sudah dihitung belum berapa orang yang pergi ke kantor di Jabodetabek naik mobil pribadi kan harus dihitung kita kan enggak bisa mengeluarkan kebijakan tanpa ada dasar hitungan selama ini,” kata Agus saat dihubungi.
“Penghematan apa kalau saya pribadi mengatakan tidak banyak apalagi kalau kita compare dengan produktivitas.”
Dia juga berkomentar ihwal langkah Presiden Prabowo Subianto maupun jajaran kabinet Merah Putih yang menganggap eskalasi konflik di Timur Tengah tidak terlalu berdampak pada perekonomian RI lantaran masih menganggap masih bisa teratasi dan aman.
Seharusnya, pemimpin negara perlu memberi imbauan agar seluruh masyarakat ikut merasakan dan terpanggil untuk menghemat energi.
“Kenapa negara kita pemimpinnya tidak bilang pada ‘Hey kita sedang krisis, tolong berhemat’ coba lihat Singapura, Vietnam, Filipina kan semua melakukan itu dan orangnya lalu sadar,” jelas dia.
“Kalau kita kan enggak negara kita baik-baik saja lalu siapa yang mau berhemat? tidak ada imbauan pun masyarakat kita cuek apalagi enggak ada kan. Negara kita baik-baik saja itu kuncinya kalau pemimpin nomor satu bilang mari kita berhemat nah itu baru bisa.”
(lav)
