Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengungkapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui penghapusan pajak atas perolehan harta yang berkaitan dengan penggabungan (merger), peleburan, pemekaran (spin-off), hingga pengambilalihan (akuisisi) BUMN. 

Wacana penghapusan pajak tersebut mengemuka di tengah rencana perampingan BUMN, dari ribuan entitas menjadi hanya sekitar 250 perusahaan pelat merah pada 2026. 

"Kami mengajukan untuk memberikan keringanan pajak dalam proses transformasi BUMN. Jadi Pak Menkeu [Purbaya] sangat mendukung, proses ini karena ini kan bagus untuk kita menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN yang kuat dan sehat," kata Donny di Kementerian Keuangan, Rabu (6/5/2026).

“Semua pajak yang related transaksi ya, streamlining baik transaksi merger, likuidasi, dan sebagainya itu diberikan keringanan pajak [berupa penghapusan].”

Dia mencontohkan penghapusan pajak dapat diberikan ketika melakukan pengambilalihan usaha dari Danareksa ke perusahaan baru berbentuk BUMN.