"Jadi, tidak perlu menyetop produksi motor berbasis konvensional karena itu nanti kita arahkan untuk ekspor, tapi sudah harus dimulai penguatan kapasitas untuk memproduksi motor-motor listrik," kata dia.
"Karena, semua, nanti kita sedang bikin roadmap-nya bahwa seluruh motor listrik yang beredar di Indonesia, yang dipakai oleh konsumen itu semuanya berbasis listrik. China sudah berhasil."
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hingga kini masih mempertimbangkan soal insentif EV 2026. Pertimbangan ini berkaitan dengan dampaknya terhadap kondisi fiskal dan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hingga saat ini, Bendahara Negara mengatakan masih melakukan perhitungan terkait dampak fiskal dari kebijakan tersebut. Menurutnya, pemberian insentif berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor kendaraan listrik. "Saya lagi hitung, dan saya belum diskusi. Kalau bagus, kalau enggak ya enggak,” ujar Purbaya awal Maret lalu.
Kebijakan insentif tersebut, lanjut Purbaya, berpotensi memicu pelebaran defisit APBN jika pemerintah kehilangan sebagian penerimaan. Apalagi, pemerintah juga tengah menghadapi tekanan dari kenaikan harga minyak global.
Kenaikan harga minyak dunia tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN. Pasalnya, lonjakan harga minyak biasanya akan mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang pada akhirnya memperbesar kebutuhan anggaran subsidi.
(wep)
