"Dari 28,6% kapal komersial ini, ini tentunya harus meng-cover sekitar 71,6% dari kapal perintis dan beberapa biaya yang kemudian tidak di-cover oleh biaya subsidi. Nah, ini yang tentunya ada beberapa hal yang harus kami korbankan," tutur dia.
Di sisi lain, lanjut Heru, perseroan juga dihadapi dengan sebagian besar atau hampir sebanyak 100 aset kapal yang usianya telah mencapai lebih dari 30 tahun, yang sudah membutuhkan peremajaan.
Mayoritas kapal yang sudah tua memiliki kapasitas kurang dari 1.000 penumpang. "Kapal kami sebagian besar ini kapalnya di atas 30 tahun. Dan itu kapasitas ya itu kecil-kecil di bawah 1.000. Jadi mohon izin kami juga membutuhkan dukungan," kata dia.
Heru mengatakan, layanan penyebrangan kapal dalam negeri memiliki kontribusi menambah nilai tambah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2019 mencapai Rp28,08 triliun, dan terus meningkat hingga 2025 lalu yang mencapai Rp41,74 triliun.
Sementara itu, kontribusi terhadap fiskal negara tercatat mencapai sekitar Rp1,53 triliun lewat pembayaran PPN, PPh pasal 21, Pajak Bumi dan Bangunan, hingga pajak kendaraan bermotor.
"Kami juga memberikan kesempatan pekerjaan kepada masyarakat ini sebesar 12,8 ribu tenaga kerja per tahun," kata dia. "Kami juga melakukan survei ternyata lebih dari 80 responden itu setuju layanan kapal PMN ini sangat penting bagi kebutuhan sehari-hari kita."
(ain)
