Bloomberg Technoz, Jakarta - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Ketua Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, dr. Fitri Hartanto, menekankan bahwa pembatasan akses harus diiringi dengan penguatan fungsi pendampingan di rumah. Kebijakan ini tidak akan efektif tanpa sinergi antara regulator, platform digital, orang tua, dan tenaga pendidik. 

“Pembatasan usia itu penting, tetapi pendampingan tetap penting. Ini bukan tentang mengganti peran orang tua dengan aturan, tetapi tentang bagaimana aturan ini menjadi fondasi yang memungkinkan orang tua untuk menjalankan perannya dengan lebih baik. Yang kita jaga bukan sekadar akses anak terhadap gawai, melainkan masa depan mereka. Anak-anak butuh waktu untuk bergerak, berinteraksi secara nyata, dan mengembangkan resiliensi. PP TUNAS memberi kita ruang untuk memulihkan keseimbangan itu,” jelas dr. Fitri dalam pernyataannya yang dikutip, Selasa (31/3/2026).

Menurut dr. Fitri, idealnya setiap anak mendapat pendampingan orang tua saat mengakses internet. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anak dapat didampingi setiap saat, dan tidak semua keluarga memiliki kapasitas serta literasi digital yang sama. 

Kesenjangan inilah yang membuat kebijakan berbasis perlindungan struktural menjadi sangat mendesak.