“Pasti kan case by case. Tapi itu kan uangnya udah disediakan. Kan tinggal diajukan aja,” kata dia.
Ia menegaskan, anggaran THR ASN telah tersedia di kas negara. Namun, proses pencairan tetap harus melalui tahapan verifikasi guna memastikan kelengkapan dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
“Kalau mereka ngajukan atau caranya jauh dari cukup, kan mesti hati-hati. Saya nggak tau case ini apa. Itu pasti case by case. Tapi yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan,” ujarnya.
Sebelumnya disebutkan, hingga 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, Kementerian Keuangan mengungkapkan hingga saat ini realisasi Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah tersalur 95,79% atau sebanyak 523 pemerintah daerah (Pemda) dari seharusnya 546 Pemda.
Dengan demikian, hingga kini masih terdapat 23 Pemda yang belum menyalurkan THR kepada ASN di daerahnya.
“Sampai saat ini, 523 Pemda dari 546 Pemda (95,79%) telah melaporkan ke Kemenkeu sudah membayar THR ASN daerah,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dimintai konfirmasi, Kamis (26/3/2026).
Deni menuturkan beberapa Pemda yang belum melaksanakan pembayaran THR ASN disebabkan oleh manajemen keuangan dan kas daerah masing-masing Pemda.
Pemerintah menggelontorkan anggaran negara Rp55 triliun untuk THR ASN pada periode Idul Fitri 2026. Angka ini meningkat 10% dibanding besaran anggaran THR tahun sebelumnya, yakni Rp49 triliun.
Pembayaran THR sejatinya sudah dimulai bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pekan pertama Ramadan yang diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan para pensiunan.
THR ASN 2026 disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pemerintah Pusat, termasuk TNI/Polri dengan total anggaran Rp22,2 trilun. Selain itu, sebanyak 4,3 juta ASN Pemerintah Daerah dengan total anggaran Rp20,2 triliun. Kemudian, sebanyak 3,8 juta pensiunan dengan anggaran Rp12,7 triliun.
(ell)
