Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa dirinya akan menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan rencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap peserta tax amnesty dan peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

“DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik,” kata Purbaya dalam pernyataannya kepada media, Senin (11/5/2026).

Purbaya menegaskan peserta tax amnesty yang telah melaporkan hartanya seharusnya tidak lagi dibayangi kekhawatiran pemeriksaan berulang. Menurut dia, kewajiban pajak ke depan cukup mengikuti perkembangan bisnis dan aktivitas usaha sebagaimana mestinya.

Dia juga mengaku telah menegur DJP karena dalam beberapa waktu terakhir dinilai terlalu sering melontarkan wacana kebijakan yang memicu keresahan di masyarakat dan pelaku usaha.

Ke depan, Purbaya menegaskan kebijakan perpajakan hanya akan diumumkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan DJP berperan sebagai pelaksana kebijakan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi terkait kebijakan pajak.