“Proyek ini merupakan salah satu proyek pengembangan gas dan LNG strategis di Indonesia yang berperan dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ungkap dia.
Sekadar informasi, peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut pada awalnya ditarget sebelum Idulfitri atau akhir Maret 2026.
Hingga awal Maret 2026, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan Inpex masih masih mengurus pembayaran kompensasi atau ganti rugi tanam tumbuh bagi masyarakat yang terdampak proyek Lapangan Gas Abadi di Blok Masela.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan tim terpadu yang terdiri atas pemerintah daerah dan instansi terkait masih dalam proses pembentukan dan setelahnya bakal menghitung dana kompensasi yang bakal dibayarkan.
“Sedang proses penentuan tim terpadu. Mereka yang akan menghitung kompensasi. Dari situ berapa baru kita putuskan, baru kita bayar sebelum groundbreaking. Kita enggak ingin groundbreaking itu masyarakat belum terselesaikan,” kata Djoko kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (6/3/2026).
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan BPI Danantara agar membeli produksi gas dari Lapangan Abadi Masela yang mencapai 9,5 juta ton per tahun, apabila Inpex Masela Ltd. belum mendapatkan pembeli hingga akhir April 2026.
Hal tersebut diungkapkan Bahlil dalam pertemuan dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda Inpex Corporation di Tokyo, Jepang.
Bahlil menekankan agar proyek gas raksasa di Laut Arafura itu segera masuk tahap keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) dan pengembangannya tidak lagi berlarut-larut.
Dia menginginkan agar proses front end engineering and design (FEED) dipercepat menjadi kuartal II-2026 atau paling lambat kuartal III-2026.
Lebih lanjut, kata Bahlil, secara paralel Inpex dapat melakukan tender engineering procurement construction (EPC).
Bahkan untuk mencapai target FEED tersebut, Bahlil menawarkan kepada Inpex agar produksi Blok Masela dibeli oleh Danantara jika perusahaan Jepang tersebut tak kunjung mendapatkan pembeli hingga April 2026.
"Supaya ada kepastian buyer. Saya menghargai buyer luar negeri, tetapi pada saatnya sekarang negara Indonesia harus hadir, untuk bersama-sama dengan Inpex dalam rangka memastikan operasi. Jadi kami saja yang membeli," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (16/3/2026).
"Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masak kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC," tegas dia.
Menanggapi Menteri ESDM, CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda juga menyampaikan komitmennya untuk segera menyelesaikan Proyek Abadi Masela.
"Karena ini bukan hanya isu buat saya pribadi, tetapi kami segera jajaran Inpex memiliki komitmen juga untuk mempercepat realisasi Abadi ini, termasuk ini saya sudah 12 tahun mengerjakan Abadi. Bukan hanya Pak Menteri, tetapi juga kami memiliki komitmen yang sama untuk segera mengerjakan Abadi. Dan setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami makin semangat lagi untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini," ujar Ueda.
Di sisi lain, Bahlil mengklaim pembangunan proyek telah mencapai sekitar 25%. Dari sisi administratif, persetujuan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) telah terbit pada 13 Februari 2026, kemudian persetujuan pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan terbit pada Januari 2026.
Proyek Abadi Masela ditaksir sanggup memproduksi 9,5 juta ton gas alam cair atau LNG per tahun, setara dengan lebih dari 10% impor LNG tahunan Jepang.
Selain itu, proyek ini juga diestimasikan mengakomodasi gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel kondensat per hari (BCPD).
Pemegang hak partisipasi di Blok Masela adalah Inpex Masela Ltd. dengan porsi 65%. Kemudian Pertamina Hulu Energi (PHE) Masela menggenggam 20% PI dan Petrolian Nasional (Petronas) Masela Berhad sebesar 15%.
(azr/wdh)
