AS merupakan importir senjata Swiss terbesar kedua tahun lalu, dengan porsi mencapai 10% dari total pengiriman. Berdasarkan data pemerintah, nilai penjualan tersebut mencapai 94,2 juta franc (Rp2 triliun), yang sebagian besar terdiri dari kendaraan udara, amunisi, dan senjata genggam.
"Lisensi yang sudah ada saat ini dinilai tidak relevan dengan perang yang sedang berlangsung, sehingga masih dapat digunakan," jelas pemerintah. "Meski demikian, kelompok pakar lintas departemen akan secara rutin meninjau perkembangan ekspor barang-barang tersebut ke AS dan menilai apakah diperlukan tindakan lebih lanjut berdasarkan hukum netralitas."
Bern juga menambahkan bahwa ekspor barang-barang dual-use (kegunaan ganda) dan alat militer khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pengendalian Barang, serta barang non-kontrol yang terdampak sanksi terhadap Iran, akan ditinjau secara berkala. Pendekatan restriktif serupa juga telah diberlakukan terhadap Israel.
Sikap netralitas ini kerap menjadi beban bagi para produsen senjata di Swiss. Sebelumnya, pemerintah telah memblokir negara-negara sekutu untuk mengirimkan peralatan buatan Swiss ke Ukraina. Akibatnya, produsen lokal kehilangan banyak pesanan saat Eropa tengah melakukan persenjataan kembali pasca-invasi Rusia. Karena khawatir dikucilkan dari rantai pasok Eropa, beberapa perusahaan Swiss mulai memindahkan produksinya ke negara lain demi menyiasati aturan tersebut.
Sebagai respons atas tekanan industri, pada Desember lalu para anggota parlemen telah melunakkan undang-undang yang mendasarinya. Rencana tersebut memungkinkan ekspor ke 25 negara Barat—termasuk AS—meskipun mereka terlibat dalam konflik. Namun, perubahan aturan ini belum berlaku. Di bawah sistem demokrasi langsung Swiss, rancangan undang-undang tersebut masih bisa digugat melalui referendum jika jumlah tanda tangan yang terkumpul mencukupi hingga pertengahan April mendatang.
(bbn)
