Para pembuat kebijakan Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB sejak awal 2000-an, setelah negara tersebut memperkuat pengendalian utang publik pascakrisis finansial Asia. Aturan tersebut sejak lama menjadi perhatian investor sebagai pilar disiplin fiskal Indonesia.
Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perubahan sementara pada batas defisit sebagai salah satu opsi untuk menghadapi lonjakan harga minyak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memperingatkan bahwa defisit anggaran bisa melebar hingga 3,6% dari PDB jika harga minyak rata-rata mencapai US$92 per barel tahun ini dan pemerintah tidak memangkas belanja. Anggaran negara saat ini mengasumsikan harga minyak rata-rata US$70 per barel.
Aset di ekonomi terbesar Asia Tenggara itu berada di bawah tekanan akibat kekhawatiran fiskal sejak Prabowo yang saat ini berusia 74 tahun tersebut, menjabat pada Oktober 2024. Tekanan pasar meningkat tahun ini setelah Fitch Ratings dan Moody’s Ratings menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif, dengan alasan melemahnya kepastian dan kredibilitas kebijakan, penilaian yang dibantah pemerintah.
Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan meningkat dari sekitar 5% saat ini menjadi 8% sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029. Ia bertaruh bahwa belanja besar untuk perumahan murah, koperasi desa, serta program makan gratis bagi puluhan juta siswa dan masyarakat dapat mendorong ekspansi tersebut.
Namun kenaikan harga minyak akibat krisis Timur Tengah membayangi rencana tersebut. Indonesia masih bergantung pada impor untuk sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya, sementara nilai tukar rupiah berada di dekat rekor terendah.
Meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada masyarakat telah lama menjadi hal yang sulit di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini. Harga bahan bakar yang sangat disubsidi, dan menelan biaya miliaran dolar setiap tahun dipandang sebagai hak ekonomi masyarakat sekaligus simbol kewajiban negara untuk berbagi manfaat sumber daya alamnya.
Pemerintahan Prabowo juga telah berjanji tidak akan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi menjelang libur Idul Fitri pekan ini, ketika jutaan orang melakukan perjalanan pulang kampung dalam salah satu migrasi massal tahunan terbesar di dunia. Lebih dari 100 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan pada tahun ini.
Dalam wawancara tersebut, Prabowo mengatakan yakin pemerintah dapat menghindari kenaikan harga bahan bakar, tetapi hal itu akan menjadi “sangat sulit” jika harga minyak melampaui US$120 per barel dalam waktu lama.
Ia mengatakan pemerintah berupaya menekan konsumsi bahan bakar dan tengah mempertimbangkan penerapan pekan kerja empat hari serta lebih banyak pertemuan daring untuk mengurangi permintaan minyak.
Prabowo menambahkan bahwa ia tidak akan menyentuh program makan gratis andalannya, yang ia sebut sebagai “stimulus pertumbuhan di tingkat akar rumput.” Program tersebut dirancang untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang hampir setiap hari dan menyerap sekitar 11% dari anggaran pemerintah pusat tahun ini.
Menyebut krisis Iran sebagai “peringatan keras,” Prabowo mengatakan situasi ini akan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Ia menyatakan pemerintah menargetkan penghapusan subsidi bahan bakar dalam tiga tahun ke depan dan menggantinya dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt.
“Saya bertekad menghapus subsidi bahan bakar,” kata Prabowo. “Kita tidak bisa bertahan dengan subsidi dalam jangka panjang.”
Presiden juga mengatakan Indonesia berada dalam “situasi yang lebih beruntung” dibanding banyak negara lain karena memiliki komoditas seperti minyak sawit dan batu bara, yang menurutnya tetap murah dan dapat menjamin “kelangsungan hidup nasional.” Pemerintah juga akan terus mengembangkan energi panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel.
“Jika kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan sangat efisien,” kata Prabowo. “Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber eksternal.”
Prabowo menegaskan kembali komitmennya terhadap disiplin fiskal, meskipun banyak negara lain telah meninggalkan target defisit yang ketat. Ia mengatakan Indonesia pada awalnya ingin meniru European Union, tetapi banyak negara di blok tersebut kini tidak lagi mematuhi aturan batas defisit 3% dari PDB.
Meski begitu, ia menolak pandangan ekonom yang mendorong pertumbuhan melalui peningkatan utang besar-besaran, dengan mengatakan bahwa orang tuanya mengajarkan bahwa “kita harus hidup sesuai kemampuan.”
“Jangan membelanjakan lebih dari yang Anda peroleh,” kata Prabowo. “Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan.”
(bbn)
