Menurut Rosan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pembangunan PLTS ini dieksekusi dengan beberapa opsi pendanaan. Salah satunya Foreign Direct Investment (FDI) yang sudah dimulai pertengahan tahun 2025.
"Yang itu diminta untuk kami melihat dan mempelajarinya strukturnya, bekerja sama dengan baik dengan dalam negeri maupun dengan pihak swasta yang punya teknologi dan mempunyai kemampuan dari segi solar dan baterainya," ungkap Rosan.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Prabowo membentuk satuan tugas (satgas) yang menjalankan percepatan transisi energi. Satgas ini bakal mempercepat pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 GW.
"Nah, kaitan dengan hal tersebut, Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," kata dia.
Lebih lanjut, satgas yang diketuai Bahlil tersebut juga bakal mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTS. Dia menyebut langkah ini diharapkan dapat mengurangi subsidi listrik.
“Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita lakukan cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD, diesel, ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” paparnya.
(ros)
