“Kita ingin ke depan dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan, budaya ini tidak menjadi beban. Budaya ini justru harus menjadi penggerak ekonomi, menjadi cultural economy atau ekonomi budaya, bahkan menjadi industri budaya dan bisa menghasilkan,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai industri modern bernilai besar. Secara khusus, ia menyinggung perkembangan industri musik Korea Selatan.
“Kita lihat negara-negara seperti Korea dengan Korean Hallyu atau Korean Wave, K-Pop, bisa menjadi sebuah industri yang besar, menyumbang besar kepada APBN mereka,” ujarnya.
Ia menyampaikan harapan agar musik Indonesia juga dapat berkembang dengan dukungan ekosistem yang kuat dan penyelesaian berbagai persoalan yang masih diperdebatkan, termasuk terkait posisi dan hak pencipta lagu.
“Kita berharap juga musik Indonesia ke depan, dengan nanti selesainya masalah ini, dengan iklim ekosistem yang bagus, saya yakin bisa. Karena jumlah penduduk kita ini sangat besar, jadi musik Indonesia ini bisa menjadi gelombang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti polemik yang telah berlangsung lama mengenai penempatan posisi pencipta dalam industri musik. Ia menyebut pencipta sebagai pemilik awal hak atas karya yang dihasilkannya.
“Saya kira adalah merupakan pemilik awal, the first owner, dari rights yang ada. Nah ini yang saya kira harus kita dudukkan bersama-sama,” ujarnya.
Kementerian Kebudayaan, lanjutnya, akan memberikan usulan terhadap pembahasan undang-undang hak cipta yang sedang berlangsung guna mendukung ekosistem musik yang lebih proporsional bagi seluruh pihak, termasuk pencipta, penyanyi, produser, label, dan pihak terkait lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya dialog langsung di antara pihak-pihak yang berpolemik agar tercapai solusi bersama yang adil.
Menteri Kebudayaan juga menyatakan optimisme bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, musisi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, musik Indonesia dapat semakin terlihat di tingkat internasional dan berkontribusi bagi peradaban dunia sesuai amanat konstitusi.
(rtd)
