“Tujuannya apa? Agar jaminan pasokan dalam negeri bisa kita pastikan tersedia, tetapi juga harga juga bagus supaya pengusaha juga bisa dapat harga yang baik. Akan tetapi, juga mampu kita mengelola sumber daya alam kita dengan berkesinambungan yang baik,” klaim dia.
Terpisah, Direktur Manajemen Pembangkit PT PLN (Persero) Rizal Calvary Marimbo menyatakan ketersediaan batu bara untuk sektor kelistrikan dalam kondisi memadai, sebab perseroan sudah mendapatkan kepastian pasokan dari delapan penambang.
Antara lain; PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Indominco Harapan Mandiri, dan PT Bukit Asam.
Delapan perusahaan tersebut bakal memasok 84 juta ton batu bara untuk kebutuhan sektor kelistrikan dan pasokan sebesar tersebut diprediksi mencukupi hingga Agustus 2026.
“Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 84 juta metrik ton. Artinya ini cukup sampai dengan bulan Agustus akhir nanti, jadi HOP kita akan membaik di beberapa pembangkit dan kita harapkan bahwa sebelum lebaran batubara sudah akan sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit kedepan bisa diatasi,” kata Rizal kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (4/3/2026).
Selain itu, PLN terdapat 40 juta ton batu bara yang bakal dipasok kembali untuk kebutuhan PLN dan independent power producer (IPP) tersebut. Akan tetapi, Rizal mengklaim kontrak lanjutan tersebut masih dalam proses pembahasan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan PT PLN (Persero) guna membahas keandalan pasokan batu bara untuk PLTU.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan telah meminta PLN untuk memetakan pembangkit mana saja yang dalam kondisi genting untuk segera dimaksimalkan stok batu baranya.
Yuliot menyatakan Kementerian ESDM telah memerintahkan perusahaan BUMN dan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I untuk menyetor domestic market obligation (DMO) 30% untuk sektor kelistrikan awal tahun ini.
Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kurangnya pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan.
“Agar PLN itu menyampaikan, itu pembangkit-pembangkit mana yang urgen dan juga untuk kebutuhan tersebut, ya kan sudah disampaikan bahwa untuk DMO itu kan sekitar 30% dari total produksi ini digunakan untuk keperluan pemangkit dalam negeri. Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi,” kata Yuliot kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (27/2/2026).
Yuliot menduga para penambang batu bara tersebut mengalami permasalahan dalam pengiriman batu bara dari tambang ke pembangkit-pembangkit yang ada.
Dengan demikian, dia mensinyalir terdapat beberapa pembangkit listrik yang rata-rata HOP di bawah 20 hari atau dibawah standar kecukupan.
“Jadi, misalnya ada pembangkit yang minimal cadangan energi primernya itu adalah 20 hari. Jadi, kalau sudah berkurang dari 20 hari, bagaimana sistem order ini disampaikan dan juga berdasarkan RKAB yang ada itu juga nanti akan dilihat dan dalam ini proses pengadaan itu jangan sampai itu terjadi keterlambatan,” kata Yuliot.
Kementerian ESDM sebelumnya berencana memangkas target produksi batu bara nasional menjadi hanya 600 juta ton tahun ini, anjlok 190 juta ton dari realisasi produksi tahun lalu yang menembus 790 juta ton.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk mengerek porsi persentase wajib pasok domestik atau DMO batu bara menjadi lebih dari 30% dari sebelumnya sebesar 25%.
Selain pemangkasan produksi, penambang juga mengeluhkan belum terbitnya RKAB 2026 hingga pengujung Februari tahun ini.
(azr/wdh)
