Selama bertahun-tahun, penurunan populasi Korea Selatan — dengan tingkat kesuburan yang termasuk terendah di antara negara-negara OECD — membayangi perekonomian dan masyarakat. Penyusutan angkatan kerja di tengah populasi yang menua dengan cepat menambah tekanan pada sistem pensiun dan perawatan, mendorong pemerintah masuk ke mode krisis. Negara ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekurangan tenaga kerja hingga kemampuan militer untuk merekrut personel yang cukup.
Pemerintah yang silih berganti telah menggelontorkan sumber daya untuk membalikkan penurunan tersebut, dengan menghabiskan sekitar 380 triliun won (US$280 miliar) untuk insentif kesuburan dan program dukungan keluarga antara 2006 hingga 2023.
Negara itu mengalokasikan 28,6 triliun won pada 2025 untuk program yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran, naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Komite Kepresidenan untuk Masyarakat Menua dan Kebijakan Kependudukan.
Meski demikian, kemajuannya berjalan lambat, dan faktor sosial serta ekonomi yang sudah mengakar kuat — seperti tingginya biaya perumahan, mahalnya pendidikan swasta, serta kesenjangan gender yang masih bertahan di tempat kerja — telah meredam dampak langkah-langkah kebijakan tersebut.
Di luar program pemerintah, sejumlah perusahaan swasta juga ikut memberikan insentif mereka sendiri. Pengembang properti Booyoung Co. menjanjikan bonus tunai sebesar 100 juta won bagi karyawan yang memiliki anak, yang mendapat respons dari keluarga muda yang tertekan oleh tingginya biaya hidup.
Kesenjangan regional tetap mencolok: Seoul mencatat salah satu tingkat kesuburan terendah di antara kota-kota besar, hanya lebih tinggi dari Busan, menegaskan dampak tingginya biaya hidup dan tekanan perumahan, sementara kota administratif Sejong secara historis mencatat tingkat yang relatif lebih tinggi.
Korea Selatan tidak sendirian dalam mengkhawatirkan persoalan demografi. Angka kelahiran menurun di sebagian besar Asia Timur — termasuk di Jepang dan Taiwan — serta di negara-negara maju di seluruh Eropa dan Amerika Utara.
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengusulkan bonus kelahiran sebesar US$5.000 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat kesuburan.
Sementara itu, China, yang menghadapi perlambatan demografi sendiri setelah puluhan tahun kebijakan pembatasan populasi, mengumumkan pada pertengahan 2025 bahwa negara tersebut akan mulai memberikan tunjangan tahunan sebesar 3.600 yuan (US$500) untuk setiap anak di bawah usia tiga tahun.
(bbn)
