Kebakaran di lahan tambang batu bara tersebut juga dilaporkan oleh Dinas ESDM Kalimantan Selatan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan di lapangan.
“Kami berharap melalui penyampaian informasi resmi ini, pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah-langkah penanganan sesuai kewenangannya, sehingga permasalahan asap akibat terbakarnya batubara di KM 171 Satui dapat segera teratasi,” ungkap Nasrullah.
Dia memastikan pemerintah setempat telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan masyarakat, serta meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Sekadar catatan, di lokasi yang sama sempat terjadi longsor pada 28 September 2022 yang mengakibatkan setengah badan jalan amblas ke arah lubang galian Tambang.
Longsor susulan kembali terjadi pada 7 dan 16 Oktober 2026, hingga akhirnya seluruh badan jalan amblas sehingga jalan nasional di wilayah tersebut putus.
Kementerian ESDM menduga longsor tersebut terjadi gegara kegiatan pertambangan batu bara di area tersebut. Akan tetapi, Ditjen Minerba kala itu menegaskan aktivitas tambang yang dimaksud yakni kegiatan tambang tanpa izin atau PETI.
Kala itu, Ditjen Minerba memimpin rapat lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengatasi masalah tersebut. Diputuskan bahwa, pemerintah setempat akan membangun jalan alternatif melewati area PKP2B Arutmin.
Kemudian, Arutmin menunjuk PT. Solusi Tambang Indonesia untuk melakukan kajian geoteknik pada area jalan KM 171. Kajian tersebut digunakan untuk mencari solusi pembanding permasalahan tersebut, serta menunggu kajian geoteknik dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan.
Kemudian, diputuskan bahwa perbaikan kerusakan jalan nasional KM 171 menjadi tanggung jawab bersama Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, BPJN Kalimantan Selatan, Pemkab Tanah Bumbu, dan pemangku kepentingan terkait.
(azr/wdh)
