Lebih lanjut, Hadi menilai harga komoditas energi AS juga akan lebih mahal jika dibandingkan pembelian yang biasanya dilakukan dari pasar Timur Tengah maupun Asia Tenggara.
Selain itu, biaya pengangkutan komoditas energi dari AS diprediksi turut lebih mahal karena jarak yang lebih jauh, serta biaya pengapalan dan asuransinya lebih tinggi.
Dengan demikian, dia memprediksi Pertamina harus menanggung beban yang lebih berat untuk menalangi disparitas harga jual dan biaya produksi, sebelum akhirnya dibayarkan oleh pemerintah melalui skema subsidi dan kompensasi energi.
“Karena Pertamina ditunjuk pemerintah untuk mengurus proses impor ini, tentu konsekuensi disparitas harga, akan ditalangi dahulu oleh Pertamina. Selanjutnya berhitung dengan pemerintah sesuai regulasi,” ungkap Hadi.
Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, salah satu poinnya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Dalam dokumen Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun.
Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor bensin senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
Perjanjian pembelian komoditas energi dari AS tersebut diteken usai Indonesia mendapatkan tarif resiprokal yang lebih rendah menjadi 19% dari sebelumnya sebesar 32%.
Sebelum poin-poin kesepakatan tersebut disetujui, pemerintah sempat mewacanakan pembangunan 17 kilang modular di Indonesia bersama perusahaan AS. Salah satunya, dalam rangka melakukan impor komoditas migas dari negara itu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi proyek 17 kilang modular senilai US$8 miliar, yang melibatkan Danantara dengan menggandeng AS, memang disiapkan untuk menyokong proyek kilang berkapasitas 1 juta barel.
Bahlil menegaskan proyek, yang dikabarkan melibatkan KBR Inc. (sebelumnya Kellogg Brown & Root), tersebut digagas usai Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi mengkaji kebutuhan BBM dan produk turunannya di Indonesia.
Dalam kajian itu, Satgas Hilirisasi merekomendasikan agar Indonesia membangun kilang baru untuk mencukupi kebutuhan BBM di Tanah Air. Apalagi, kilang eksisting di Indonesia baru bisa memasok sekitar 30%—40% dari total kebutuhan BBM Indonesia.
“Oh Danantara itu. Itu hasil daripada Satgas Hilirisasi. Salah satu yang kita kaji kita harus punya refinery, karena refinery kurang lebih sekitar 30%—40% dari total kebutuhan kita, selebihnya kita impor. Kemudian kita bilang kita harus membangun refinery baru,” kata Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).
“Iya, iya,” tegasnya saat diminta konfirmasi apakah 17 kilang modular tersebut sama dengan proyek kilang 1 juta barel di 18 lokasi yang memang sedang direncanakan pemerintah.
Dalam kesempatan terpisah, Kementerian ESDM sempat mengungkapkan bahwa proyek kilang dan penyimpanan minyak berkapasitas 1 juta barel ditaksir menelan biaya investasi sekitar Rp160 triliun, yang bakal disebar di 18 lokasi Tanah Air.
Hal itu terungkap di dalam paparan Penyerahan Dokumen Pra Studi Kelayakan Proyek Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional oleh Menteri ESDM kepada BPI Danantara pada Selasa (22/7/2025).
Pemerintah sendiri mengklaim impor migas dari AS tak akan menambah volume impor yang dilakukan, sebab Indonesia akan mengalihkan impor yang sebelumnya dilakukan dari Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika.
Dalam hal ini, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga sudah meneken nota kesepahaman dan confirmation letter kontrak pembelian LPG dan minyak mentah dengan 2 perusahaan AS.
Pertamina Patra Niaga menyepakati kerangka kerja sama komersial terkait penyediaan light crude untuk kebutuhan kilang Pertamina Patra Niaga, termasuk potensi pasokan dari AS maupun portofolio global Hartree Partners LP.
Pertamina Patra Niaga juga menandatangani confirmation letter dengan Phillips 66 sebagai penegasan pelaksanaan kontrak pasokan LPG untuk periode sepanjang 2026. Total volume kontrak mencapai sekitar 2,2 juta metrik ton.
Sebelum itu, Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah meneken nota kesepahaman pengadaan feedstock minyak dan kilang masing-masing dengan ExxonMobil Corp, KDT Global Resource LLC, serta Chevron Corp.
(azr/wdh)
