Dia juga mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut, terlebih di tengah situasi ketenagakerjaan yang sedang tertekan. Apalagi, baru-baru ini juga masih terjadi gelombang PHK oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya (THR).

"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor,” tutur dia.

"Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik. Kami minta KPK memantau dan menyoroti rencana impor mobil tersebut."

Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantaramenjadi sorotan usai membuat keputusan untuk mengekspor sekitar 105.000 unit mobil pikap dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan di tengah tersendatnya sektor otomotif di Indonesia. Protes dari kalangan pengusaha otomotifpun mengemuka.

Pada akhirnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan bahwa pihaknya meminta Agrinas untuk menunda pembelian unit kendaraan tersebut.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu mengingat presiden masih di luar negeri” kata Dasco, Senin (23/2/2026).

(ell)