"Jadi jangan sampai sebaliknya, sebaliknya ya risikonya jangan sampai memberikan sinyal bahwa pemerintah itu semakin tergantung dalam tanda kutip pada bantuan Bank Indonesia (BI) gitu kan. Atau Bank Sentral," jelasnya.
Ia pun memperkirakan jika debt switching tahun ini mencapai Rp173 triliun, maka porsi kepemilikan SUN oleh BI bisa meningkat hingga sekitar 25%, dari posisi saat ini di kisaran 22–23%.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi sentimen investor, terutama di tengah situasi global yang masih volatil dan penuh ketidakpastian. "Jadi sentimennya, jadi cenderung nggak baik kalau terlalu sering [debt switching]."
Meski rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih relatif terjaga di kisaran 40%, David menilai indikator lain perlu dicermati, seperti debt service ratio dan rasio bunga utang terhadap penerimaan negara yang cenderung meningkat.
Debt service ratio mengukur perbandingan cicilan pokok dan bunga utang terhadap total pendapatan negara. Jika rasio ini naik, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas. Karenanya, ia mengingatkan agar dari sisi kapasitas fiskal juga harus diperhatikan agar jangan sampai pertumbuhan utang terus naik, tetapi pertumbuhan ekonomi negara justru tidak tumbuh.
Sebagaimana diketahui, Kemenkeu dan BI menyepakati pelaksanaan skema pertukaran surat berharga negara senilai Rp173,4 triliun pada 2026. Nilai tersebut setara dengan jumlah SBN yang akan jatuh tempo.
Mengutip dari siaran pers Bank Indonesia (BI) Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter 2026 yang digelar pada 20 Februari 2026. Fokus utama kerja sama adalah menjaga stabilitas fiskal dan moneter sekaligus memastikan pengelolaan utang negara tetap pruden.
Dalam skema tersebut, BI akan membeli SBN di pasar sekunder dari pelaku pasar serta melakukan pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah. SBN hasil pertukaran bersifat tradeable dan menggunakan harga pasar sesuai mekanisme yang berlaku.
Pelaksanaan debt switch dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI, dengan setelmen sebelum jatuh tempo.
"Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025," jelas BI dalam keterangannya.
Dari sisi fiskal, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sekitar 2,68% terhadap PDB, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2025. Pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui penerbitan SBN di pasar domestik dan global serta pinjaman dalam dan luar negeri, dengan tetap menjaga struktur utang yang sehat dan berkelanjutan.
(prc/roy)
