Sejatinya pernyataan Perry relevan dengan laporan dari Bloomberg Economics yang memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tetap stabil di kisaran 5% di tahun ini.
Proyeksi tersebut bukan tanpa dasar yang kuat. Sebab, di saat banyak negara berkembang menghadapi risiko perlambatan akibat terjadinya fragmentasi perdagangan global, Indonesia justru dinilai masih memiliki bantalan berupa permintaan domestik yang kuat serta inflasi yang terkendali dalam kisaran target bank sentral. Konsumsi domestik masih menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di atas kertas, kombinasi pertumbuhan stabil, inflasi inti yang terjaga di rentang 2,0%-2,5% sejak pertengahan 2024, serta tingkat pengangguran yang masih di bawah rata-rata 20 tahun seharusnya bisa menjadi fondasi bagi stabilitas nilai tukar.
Akan tetapi, realitas yang terjadi di pasar berkata lain. Rupiah tetap tertekan, sayangnya bukan lantaran fundamental yang melemah, melainkan karena meningkatnya premi risiko yang diminta investor terhadap aset berdenominasi rupiah.
Dalam laporan Bloomberg, disebutkan juga bahwa kegelisahan pasar atas kemungkinan ditinggalkannya jangkar fiskal berupa batas defisi 3% dari PDB dapat mempertahankan tekanan terhadap rupiah. Defisit ini menjadi musabab ketidakpercayaan itu yang kemudian menekan nilai rupiah.
Sebab, jika menarik ke belakang, Indonesia telah begitu disiplin dalam soal fiskal untuk dapat menarik banyak investor memarkirkan uangnya di pasar domestik. Sejarah ini yang dilihat oleh investor saat hendak memarkirkan uangnya di Indonesia.
Dalam konteks ini, pelemahan rupiah tampaknya lebih merupakan refleksi dari persepsi risiko kebijakan ketimbang kondisi ekonomi riil itu sendiri.
Laporan Bloomberg Intelligence juga menyoroti bahwa kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal, termasuk potensi pelonggaran batas defisit anggaran 3% dari PDB serta adanya implementasi skema burden-sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia, telah meningkatkan sensitivitas pasar terhadap risiko makro domestik.
Ketika jangkar fiskal dipertanyakan, pasar cenderung merespons dengan naiknya risk premium, yang pada akhirnya tercermin dalam tekanan terhadap mata uang. Bahkan dalam situasi inflasi yang rendah dan prospek pelonggaran suku bunga terbuka, kerentanan rupiah akibat persepsi risiko ini dapat membatasi ruang pergerakan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan seperti yang diminta oleh otoritas fiskal.
Bloomberg mencatat bahwa kekhawatiran terhadap independensi bank sentral serta kemungkinan disiplin fiskal yang sedikit diabaikan bisa membuat tekanan terhadap rupiah berlanjut. Kekhawatiran ini akan mereda jika pemerintah dapat menjelaskan secara jelas arah kebijakan fiskal.
Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, beban kondisi internal ini bertambah dengan kondisi eksternal dengan terjadinya dinamika dan ketidakstabilan geopolitik, seperti yang disebut Perry.
Hal ini kemudian semakin memperumit lanskap nilai tukar rupiah. Adanya peningkatan tarif oleh Amerika Serikat (AS) serta kebijakan relokasi produksi global berpotensi menekan harga komoditas ekspor Indonesia serta memicu arus keluar modal, dan mempersempir ruang masuknya investasi asing langsung (FDI).
Faktor-faktor tersebut memang beroperasi di luar kendali domestik, namun tetap memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah lewat kanal sentimen investor.
Ironisnya, pelemahan rupiah terjadi di tengah kebutuhan penciptaan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru setiap tahun untuk mengimbangi pertumbuhan populasi usia kerja. Hal ini kemudian menjadi tantangan struktural.
Jika tekanan terhadap rupiah berlarut-larut akibat meningkatnya persepsi risiko, maka daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dapat terus tergerus. Apalagi di tengah ancaman penurunan peringkat negara oleh MSCI, serta penurunan outlook kredit Indonesia oleh Moody's beberapa waktu lalu yang terjadi secara beruntun.
Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa, stabilitas nilai tukar bukan hanya ditentukan oleh inflasi dan capaian pertumbuhan semata yang menjadi cerminan fundamental perekonomian domestik, melainkan oleh kepercayaan investor terhadap kerangka kebijakan fiskal dan moneter yang menopang mata uang tersebut.
(dsp/aji)
