Bloomberg Technoz, Jakarta –  Pemangkasan produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 terbukti mengkerek harga komoditas tersebut menjadi di sekitar US$17.000—US$18.000 per ton, dari harga tahun sebelumnya yang bergerak di sekitar US$14.000—US$15.000 per ton.

Meskipun begitu, analis komoditas dan Founder Traderindo Wahyu Laksono memandang langkah pemotongan produksi bijih nikel menjadi 260—270 juta dari kuota 2025 sebanyak 379 juta ton berpotensi membuat industri pengolahan dan pemurnian atau smelter kekurangan bijih, sehingga harus mengerek impor.

“Langkah pemerintah ini adalah upaya intervensi pasar untuk mengakhiri era harga nikel murah. Indonesia sedang berupaya bertransformasi dari sekadar produsen volume besar menjadi pengatur harga. Namun, tantangan utamanya adalah menjaga agar smelter di dalam negeri tidak mati karena kekurangan bijih nikel,” kata Wahyu ketika dihubungi, dikutip Rabu (18/2/2026).

Wahyu memandang pasar logam merespons kebijakan Indonesia tersebut dengan sangat sensitif. Ketika kuota produksi RI sebesar 270 juta ton diumumkan, harga logam nikel di London Metal Exchange (LME) langsung melonjak di atas US$17.000—US$18.000 per ton.

Dia meyakini harga bisa terus merangkak naik jika defisit nikel di pasar global bisa terjadi gegara kekurangan bijih nikel yang terjadi pada smelter domestik.