Di sisi lain, Purbaya juga turut menyinggung praktik lembaga keuangan syariah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan esensi ekonomi Islam. Meski tidak menggunakan istilah bunga, ia mengatakan skema bagi hasil atau biaya yang diterapkan kerap lebih mahal dibanding perbankan konvensional.
"Artinya gini, kalau mau bangun, bangun betul. Syariah bukan hanya istilah aja, tapi praktik syariahnya betul-betul syariah," tegasnya.
Siap Kasih Insentif
Lebih jauh, Purbaya juga menyoroti lemahnya kepemimpinan dan koordinasi dalam ekosistem bisnis syariah. Meski jumlah konsumen Muslim terus meningkat, Indonesia dinilai belum memiliki kapasitas produksi dan keahlian yang memadai untuk mengembangkan industri syariah secara berkelanjutan.
Oleh karenanya pada kesempatan tersebut, Purbaya mengatakan bahwa dirinya membuka peluang pemberian insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut harus disusun secara matang melalui diskusi serius bersama para pemangku kepentingan.
"Saya sih mengundang teman-teman untuk membuat strategi kebijakan apa. Nanti diskusi dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Kalau bisa ada insentif yang kita berikan, kita akan berikan. Tapi diskusinya mesti bener," ungkap Purbaya.
Ia menilai sekaligus menekankan potensi pasar ekonomi syariah Indonesia sangat besar, tetapi belum diimbangi dengan penguasaan produksi dalam negeri.
Purbaya mencontohkan industri busana Muslim yang kerap disebut terbesar di dunia, tetapi faktanya sebagian besar produk justru dikuasai produsen asal China. Bahkan, ia menyebut kemungkinan masuknya barang impor ilegal masih terjadi dan tengah dibenahi melalui penguatan pengawasan Bea Cukai.
"Saya mau lindungin pasar domestik kita supaya produk-produk kita, produk-produk syariah buatan dalam negeri bisa berkibar di situ. Tapi mesti ciptakan iklim yang baik dari mungkin manajemen, dari financing harus cukup supaya mereka bisa betul-betul menguasai pasar domestik." ungkapnya.
(prc)
