Jeffrey menegaskan, seluruh detail dan kesimpulan pertemuan dengan MSCI bersifat rahasia sesuai norma yang disepakati kedua belah pihak. Karena itu, BEI tidak dapat menyampaikan opini maupun tanggapan dari pihak MSCI kepada publik.
“Yang dapat kami ungkap ke publik adalah proses yang sedang kami lakukan dan akan kami lakukan. Itu yang dapat kami ungkap ke publik. Jadi supaya tidak ada pemahaman yang salah, tidak memberikan kesimpulan atau informasi yang salah kepada publik,” katanya.
Terkait rencana penerbitan daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi, Jeffrey menjelaskan inisiatif tersebut merupakan hasil kajian internal setelah mencermati masukan MSCI sejak Oktober.
“Setelah kita membaca apa yang disampaikan oleh MSCI, sejak bulan Oktober, kami tentu melakukan studi, melakukan kajian bagaimana pengalaman dari bursa-bursa lain yang pernah menghadapi situasi yang mirip seperti ini. Dan memang India dan Hongkong dalam kajian kami juga pernah mengalami, menghadapi situasi yang lebih kurang sama,” ujarnya.
Ia menyebut ambang batas keterbukaan pemegang saham di atas 1% merujuk pada praktik di India, sementara shareholders concentration list mengacu pada praktik Bursa Hong Kong.
Namun, BEI belum memiliki hasil akhir terkait saham mana saja yang akan masuk dalam daftar tersebut. “Oh belum, jadi outputnya seperti apa tentu kita belum tahu,” kata Jeffrey.
Menurut dia, saat ini BEI fokus menyusun metodologi sebelum mempublikasikan hasilnya. “Oh enggak, kita sedang menyusun metodologinya dulu. Untuk itu kami rencanakan dipublikasikan bersama dengan shareholders yang di atas 1%. By end of this month or early next month.”
Ia juga menegaskan bahwa detail teknis terkait proses penyusunan tidak dapat diungkapkan ke publik.
Dorongan percepatan langkah tersebut juga datang dari Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, yang secara terbuka meminta jajaran BEI dan OJK memperkuat pengawasan serta menjaga kredibilitas pasar.
“Jadi, saya tujukan ini kepada Anda, Pak Jeffrey, dan Anda, Pak Hasan, pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat. Dan saya serius,” ujar Hashim di BEI, Rabu (11/2/2026).
Ia menyinggung peristiwa pekan lalu yang memicu gejolak pasar saham dan menekankan pentingnya transparansi.
“Namun, ini semua tentang kepercayaan dan kredibilitas. Pasar-pasar ini hanya akan berhasil jika ada kepercayaan dan kredibilitas,” katanya.
Hashim juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap integritas pasar modal. “Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah atas apa yang terjadi pekan lalu, terutama demi kehormatan negara kita yang dipertaruhkan.”
Menurut dia, pemerintah bertekad menjaga kredibilitas pasar dan meningkatkan pengawasan terhadap anomali yang dinilai tidak wajar.
Menanggapi dukungan tersebut, Jeffrey menyatakan apresiasinya. “Kami tentu berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah.”
Ia menambahkan bahwa arahan yang disampaikan jelas dan akan segera ditindaklanjuti. “Kami yang baru menjabat ini harus melakukan sesuatu sesegera mungkin. Dan itu akan kami lakukan.”
Selain MSCI, BEI juga melakukan pertemuan dengan FTSE dalam beberapa hari terakhir. Namun, terkait hasil diskusi, Jeffrey merujuk pada publikasi resmi masing-masing lembaga indeks.
Hingga saat ini, BEI menyatakan fokus pada penyusunan metodologi peningkatan transparansi, termasuk keterbukaan pemegang saham di atas 1% dan daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi, sembari melanjutkan komunikasi teknis dengan penyedia indeks global. Belum ada pengumuman hasil atau keputusan baru dari pertemuan hari ini dengan MSCI.
(rtd/del)
