Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kisruh penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan yang terjadi belakangan ini membuat reputasi pemerintah menjadi buruk.

Sebab menurut Purbaya, persoalan ini bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk BPJS Kesehatan, melainkan lemahnya pengelolaan data, manajemen, dan sosialisasi di lapangan.

"Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Di sisi lain, Purbaya menegaskan, dukungan fiskal pemerintah terhadap program JKN di BPJS Kesehatan justru semakin besar. Pada APBN 2026, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp247,3 triliun, meningkat 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp218,5 triliun.

Anggaran tersebut ditujukan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko pembiayaan kesehatan. Ia menjelaskan, pemerintah secara konsisten menjaga keberlangsungan JKN, termasuk dengan membayar iuran PBI JKN bagi 96,8 juta peserta BPJS Kesehatan.