Komitmen tersebut terlihat dari tingkat kepesertaan PBI JKN yang selalu berada di atas 99% sejak 2023. Namun, Purbaya mengakui terdapat persoalan serius dalam ketepatan sasaran penerima PBI JKN BPJS Kesehatan.
Berdasarkan data pemerintah, sekitar 41% penerima PBI JKN berada di kelompok desil 6-10, yang seharusnya tidak lagi masuk kategori masyarakat miskin dan rentan. Sementara itu, hanya 59% yang benar-benar berasal dari desil 1-5.
Namun masalah ini kian jadi sorotan ketika pada Februari 2026 terjadi lonjakan penonaktifan PBI JKN hingga mencapai sekitar 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total peserta. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang hanya di bawah satu juta orang.
"Kalau 10% kena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan," tuturnya.
Dengan demikian, lonjakan penonaktifan yang dilakukan secara drastis tanpa jeda waktu dan sosialisasi memadai, dinilainya menciptakan gejolak di masyarakat.
(prc/roy)
