Bloomberg Technoz, Jakarta – Pakar industri minerba memandang rencana pemerintah mengambil alih tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) tak bisa dilakukan sewenang-wenang, sebab pencabutan izin harus memiliki bukti kerusakan lingkungan yang kuat dan terdapat proses pengambilalihan yang harus dijalankan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar berpendapat pengambilalihan izin usaha tambang kepada BUMN memang dimungkinkan jika mengacu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33.

Akan tetapi, mekanisme pencabutan izin hingga penugasan konsesi kepada BUMN harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Salah satunya, pemerintah harus bisa membuktikan operasional Martabe membuat kerusakan lingkungan yang sangat berat.