“Kan energi kita sudah sering bahas, crude, LPG, dan refined products,” tegas dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menilai positif kajian KPK terkait dengan rencana penugasan PT Pertamina (Persero) untuk impor migas dari AS.
Yuliot mengatakan Kementerian ESDM bakal menindaklanjuti temuan potensi risiko dan kolusi dari rencana penugasan impor migas tersebut.
“Kalau dari Kementerian ESDM diminta untuk bagaimana menetapkan standar untuk produk dari impor,” kata Yuliot kepada awak media di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Yuliot berharap kajian lembaga antirasuah itu dapat mengantisipasi risiko kebocoran anggaran negara dan kolusi dari rencana impor migas AS tersebut.
Penugasan kepada Pertamina itu berkaitan dengan bagian perundingan tarif resiprokal dengan Washington.
Belakangan, pemerintah mendapat kompensasi penurunan tarif menjadi 19% yang awalnya dipatok 32% lantaran defisit neraca dagang AS dengan Indonesia.
“Itu makanya ada konsultasi dengan KPK, sehingga ada mitigasi terhadap kebocoran, pelaksanaan yang tidak tepat,” kata Yuliot.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengatur impor migas Pertamina dari AS itu tanpa melewati proses lelang atau bidding.
Skema tanpa lelang itu bakal menyasar pada transaksi antara Pertamina dengan perusahaan AS.
Adapun, Pertamina telah meneken tiga nota kesepahaman business to business (B2B) di bidang pengadaan feedstock minyak dan kilang melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), masing-masing dengan ExxonMobil Corp., KDT Global Resource LLC., serta Chevron Corp.
Selain itu, impor migas dari AS juga akan dilakukan oleh perusahaan swasta untuk mengimbangi surplus neraca dagang saat ini. Belakangan, nama PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) ikut mencuat ihwal pembelian LPG dari AS nantinya.
(azr/wdh)
