Menurut dia, usai Cooling off period, seorang politikus baru dianggap siap untuk memasuki tugas pada bidang yang baru.
"Bahayanya menempatkan politisi, itu kan sebenarnya urat nadinya masih urat nadi politisi, kan mentalitas, masih mentalitas politisi. Artinya dia akan punya banyak konflik kepentingan kalau kemudian dia ditaruh di Mahkamah Konstitusi," ujar Herdiansyah.
Dia juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pemilihan Adies Kadir di DPR. Menurut dia, pergantian calon hakim MK dari Inosentius Samsul ke Adies Kadir menjadi tanda DPR memenuhi syahwat politik agar kepentingan partai-partai di lembaga legislasi tersebut terjaga.
"DPR itu semakin ngawur," ujar dia. "Mana orang yang paling mudah mengamankan politiknya DPR, maka itu yang akan dipilih. Jadi menurut saya ini adalah semacam situasi yang mengkhawatirkan dari proses usulan untuk hakim MK ini."
Selain itu, menurut dia, sosok Hakim MK harusnya pribadi yang memiliki standard tinggi mulai dari kapasitas keilmuan, pengalaman, rekam jejak, dan kepatutan secara etis. Dia menilai, Adies justru orang yang memiliki catatan tak baik usai diduga menjadi salah satu anggota DPR yang memicu kemarahan masyarakat pada Agustus 2025.
"Padahal ke depan [Hakim MK] mereka harus men-drive negara ini, harus punya cara berpikir negarawan agar mampu melihat problem-problem konstitusional dengan baik. Bukan malah mengusulkan orang yang tidak punya verifikasi terhadap rekam jejaknya, kemampuannya, kompetensinya, dan sebagainya," ujar Herdiansyah.
(dov/frg)
