Misalnya; kuota B40 digunakan seluruhnya tanpa perubahan, kuota untuk sektor non-public service obligation (PSO) dinaikkan, atau kuota non-PSO disesuaikan.
“Kalau misalnya setengah tahun pada tahun ini itu tidak perlu tambahan [kuota biodiesel B40], tetapi kalau tahun depan terus 50% [B50]] semua ya pasti ada tambahan itu,” ungap dia.
“Akan tetapi kan ada ini juga, fleksibilitas. Apakah PSO saja yang dinaikkan? Apakah nanti non-PSO tetap? Itu juga baru sambil dikaji nih,” tegas Eniya.
Sebelumnya, Eniya mengumumkan alokasi dana insentif untuk membiayai program biodiesel B40 pada 2026 ditetapkan senilai Rp47,2 triliun dengan alokasi volume sebanyak 15,64 juta kiloliter (kl).
Angka tersebut terbilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan besaran awal alokasi ‘subsidi’ B40 yang ditetapkan pada tahun lalu, yakni Rp35,5 triliun.
Akan tetapi, alokasi dana insentif tahun ini tetap lebih rendah, jika dibandingkan dengan pendanaan B40 yang direalisasikan pada 2025 yakni Rp51 triliun.
“Secara dana, insentif 2026 yang disepakati saat ini adalah untuk B40 dulu, Rp47,2 triliun dari BPDP [Badan Pengelola Dana Perkebunan],” kata Eniya kepada Bloomberg Technoz, Rabu (21/1/2026).
“Kepmen [keputusan menteri] mengalokasikan dengan hitungan jumlah volume B40 15.64 juta kl,” tegasnya.
Dia menyatakan pemerintah belum menetapkan alokasi dana insentif untuk program B50, yang saat ini masih dalam tahap uji jalan atau road test.
Eniya menyebut, besaran dana insentif dan alokasi volume akan ditetapkan kembali menjelang pemberlakukan mandatori B50.
Kementerian ESDM baru melakukan uji jalan atau road test B50 pada kendaraan dimulai pada awal Desember 2025, ditujukan untuk sektor PSO dan non-PSO. Adapun, B50 yang akan diujicobakan memiliki komposisi 50% FAME murni dan 50% solar.
(azr/wdh)
