Pada tahun ini, kebutuhan bensin nasional diprediksi sebesar 38,1 juta kl. Dari angka itu, impor bensin direncanakan sebesar 23,7 juta kl dan produksi bensin nasional diramal mencapai 14,27 juta kl.
Kemudian, rencana produksi bioetanol nasional pada tahun ini diprediksi naik menjadi 13 ribu kl ketika kebijakan E5 dilakukan.
Pada 2027, kebutuhan bensin nasional diproyeksikan mencapai 38,9 juta kl. Kebutuhan itu akan dipenuhi dari impor sebesar 24,5 juta kl dan 14,22 juta kl dipenuhi dari produksi nasional.
Sedangkan rencana produksi bioetanol, ditargetkan mencapai 18 ribu kl seiring penerapan E5.
Memasuki 2028, Kementerian ESDM menargetkan mandatori E10 diimplementasikan. Nantinya, kebutuhan bensin nasional diperkirakan meningkat jadi 39,9 juta kl dan akan dipenuhi dari impor sebanyak 24,7 juta kl serta dari produksi domestik 14,40 juta kl.
Seiring rencana penerapan mandatori E10, produksi bioetanol nasional bakal dikerek menjadi 800 ribu kl.
Pada 2029, kebutuhan bensin nasional diperkirakan mencapai 40,8 juta kl. Impor bensin nasional diproyeksikan menjadi 25,3 juta kl dan produksi nasional ditargetkan capai 14,39 juta kl.
Rencana produksi bioetanol nasional juga ditargetkan meningkat menjadi 1,11 juta kl pada tahun 2029.
Sementara pada 2030, kebutuhan bensin nasional diperkirakan mencapai 42,1 juta kl. Impor bensin diprediksi sebesar 26,4 juta kl dan produksi nasional diramal mencapai 14,42 juta kl.
Nantinya, Kementerian ESDM merencanakan produksi bioetanol naik menjadi 1,28 juta kl untuk memenuhi kebutuhan E10.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan program mandatori bioetanol akan menggantikan produk Pertamax atau bensin RON 92 secara bertahap.
Nantinya, mandatori tersebut akan diterapkan secara terbatas pada wilayah-wilayah tertentu.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan program mandatori bioetanol tidak akan langsung menggantikan peredaran bensin RON 92, sebab kapasitas produksi bensin dengan campuran etanol di Indonesia masih lebih rendah dari konsumsi nasional.
“Namun, itu pun di dalam roadmap kita pertimbangkan segmented. Jadi area-area tertentu. Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, gitu, Jawa Tengah dulu, gitu, DKI Jakarta dulu. Nah, ini yang kita masukkan di roadmap karena bergantung sama suplainya tadi,” kata Eniya ketika ditemui awak media di kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).
(azr/naw)
