Trump telah mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dalam dewan tersebut, elemen utama dari rencana 20 poinnya untuk mewujudkan perdamaian abadi di Gaza. Sejauh ini, hanya sedikit negara yang mengonfirmasi akan bergabung. Beberapa pemimpin sekutu utama secara terang-terangan menolak, sehingga menuai kecaman dari Trump.
Presiden AS mengancam Prancis dengan tarif 200% sampanye dan mengejek presidennya, Emmanuel Macron setelah ia menolak undangan Trump. Dia juga membagikan pesan teks dari Macron, di mana pemimpin Prancis itu mengundangnya untuk makan malam di Paris pada Kamis dan membahas berbagai isu, termasuk keinginan Trump untuk mengambil alih wilayah Denmark, Greenland.
Usulan Dewan Perdamaian Trump diselimuti kekhawatiran akan komposisi, peran, dan kendali Presiden AS atas inisiatif tersebut. Pada Senin malam, Trump mengonfirmasi ia telah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bergabung dalam dewan tersebut, meski AS mencoba memediasi kesepakatan untuk mengakhiri invasi Kremlin di Ukraina.
Beberapa negara khawatir bahwa dewan tersebut akan memiliki mandat yang melampaui rekonstruksi Gaza dan akan membuka jalan bagi badan internasional alternatif atau pesaing PBB, yang telah lama dikritik Trump.
Juru bicara PBB, Farhan Haq mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa Dewan Keamanan PBB hanya mengizinkan Dewan Perdamaian untuk bekerja di Gaza. Organisasi tersebut tidak ingin membahas operasi lebih lanjut yang beredar dalam beberapa hari terakhir.
"Kami harus melihat secara detail seperti apa Dewan Perdamaian terbentuk saat didirikan untuk mengetahui jenis hubungan seperti apa yang akan kami miliki dengannya," ujar Haq.
Rencana tersebut juga dikritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa detail dewan tersebut belum dikoordinasikan dengan negaranya—catatan ketidaksepakatan yang jarang terjadi dari seorang pemimpin yang biasanya sejalan dengan Trump.
Lebih lanjut, yang mempersulit proposal Trump adalah rancangan piagam yang dilihat Bloomberg, meminta negara-negara untuk menyumbang setidaknya US$1 miliar guna mengamankan tempat permanen di dewan tersebut. Draf itu juga tampaknya menunjukkan bahwa Trump sendiri akan mengendalikan dana tersebut.
Selain itu, meski akan diambil oleh mayoritas, keputusan harus disetujui oleh ketua. Trump akan menjabat sebagai ketua pertama, berdasarkan draf piagam, yang tampaknya memberikan wewenang pengambilan keputusan akhir kepada Presiden AS.
Sekutu-sekutu Eropa sedang berusaha memodifikasi syarat-syarat dan mengoordinasikan tanggapan, kata sumber yang mengetahui hal tersebut, dan berusaha membujuk negara-negara Arab untuk ikut mendesak Trump agar melakukan perubahan.
Secara lebih luas, Trump terus mendorong rencana fase kedua perjanjian damai Gaza, meski menghadapi berbagai hambatan, termasuk penolakan Hamas untuk melucuti senjata. Bagian penting dari fase kedua ini melibatkan tim teknokrat yang membantu mengelola Gaza. Para diplomat berharap melihat pemulihan pemerintahan sehari-hari dan layanan publik di bawah pengawasan Dewan Perdamaian.
Namun, Israel telah menyatakan skeptisisme untuk melanjutkan rencana tersebut, sementara Hamas masih menguasai sekitar setengah wilayah Gaza dan menolak menyerahkan senjatanya. Trump mengatakan ia mengharapkan Hamas melucuti senjatanya dan mengancam akan ada konsekuensi yang mengerikan bagi kelompok tersebut jika gagal melakukannya.
(bbn)
