Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan berisi daftar puluhan perusahaan yang diduga melanggar aturan di Indonesia. Presiden diminta untuk mempelajari daftar tersebut sebelum kementerian terkait akan melakukan pencabutan izin perusahan-perusahaan tersebut.

Namun, Prabowo mengeklaim menolak untuk membaca daftar perusahaan tersebut. Dia enggan mengalami konflik kepentingan saat melihat atau mengetahui beberapa perusahaan tersebut ternyata milik kenalan, kerabat, atau kader Partai Gerindra.

“Saya bilang saya tidak mau lihat itu karena takut ada teman saya di situ. Iya kan? tidak enak bisa terpengaruh saya begitu lihat daftar aduh teman saya begitu lihat eh Ini Gerindra lagi Ini. Jadi lebih baik saya tidak lihat. Saya tidak mau tahu,” ujar dia di Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, Rabu (7/1/2026).

Dia mengklaim, aparat penegak hukum tak perlu mendapatkan instruksi tambahan soal penegakan hukum kepada perusahaan atau perorangan yang melanggar aturan. Dia memastikan tak akan memberikan pengecualian kepada perusahaan atau perorangan yang memiliki relasi dengannya.

Dia pun meminta penegak hukum hanya berkiblat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa bumi, air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Semua yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut harus mendapatkan hukuman.