Ukraina menolak tuntutan tersebut karena khawatir menyerahkan area dengan pertahanan kuat itu akan membuat mereka rentan terhadap serangan baru Rusia di masa depan. Zelenskiy mengatakan Ukraina berupaya membujuk Presiden AS Donald Trump untuk mengusulkan agar Rusia menghentikan perang di sepanjang garis kontak saat ini.
Menurut Zelenskiy, Rusia saat ini memberikan isyarat bersedia menarik pasukannya dari wilayah Dnipropetrovsk, Mykolayiv, Sumy, dan Kharkiv. Namun, Moskow juga menuntut Ukraina mundur dari area yang masih mereka kuasai di Donetsk—wilayah yang diyakini AS harus ditetapkan sebagai zona "ekonomi bebas" atau "demiliterisasi".
"Faktanya, kita berada dalam situasi di mana pihak Rusia ingin kita menarik diri dari wilayah Donetsk, sementara Amerika mencoba mencari jalan agar hal ini dianggap 'bukan penarikan diri'—karena kami menentang penarikan diri tersebut," tegas Zelenskiy.
Zelenskiy menambahkan, jika AS terus mendukung tuntutan Rusia agar Ukraina mundur dari Donetsk demi menciptakan zona khusus, maka Ukraina akan mendesak agar Rusia juga menarik pasukannya dari area tersebut. Menyerahkan wilayah mana pun akan sangat sulit bagi pemerintah Kyiv karena hal itu melanggar hukum Ukraina dan memerlukan referendum.
Titik buntu lainnya dalam perundingan adalah status Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporizhzhia, yang terbesar di Eropa. Menurut Zelenskiy, AS mendesak agar pembangkit yang disita Rusia pada 2022 tersebut dimiliki bersama oleh ketiga pihak. Trump bahkan mengusulkan agar hasil produksi fasilitas tersebut di masa depan dibagi rata antara Ukraina, Rusia, dan AS.
Zelenskiy menyebut ide tersebut "sangat tidak pantas dan tidak sepenuhnya realistis." Ia menambahkan: "Bagaimana mungkin ada aktivitas komersial bersama dengan Rusia setelah semua yang telah terjadi?"
Zelenskiy mengusulkan agar hasil produksi perusahaan tersebut dibagi dua antara Ukraina dan AS, yang kemudian dapat memutuskan apakah akan memberikan bagiannya kepada Rusia atau tidak.
Pernyataan Zelenskiy ini merupakan laporan paling mendetail sejauh ini mengenai status negosiasi kesepakatan damai. Zelenskiy mengatakan utusan AS akan menyerahkan draf rencana 20 poin tersebut kepada pihak Rusia pada Rabu (24/12).
Sebagai bagian dari kompromi, Zelenskiy berjanji untuk mengadakan pemilihan presiden "sesegera mungkin" setelah gencatan senjata tercapai. Gencatan senjata tersebut akan berlaku pada hari penandatanganan kesepakatan damai dengan pemantauan oleh mediator internasional.
Dalam kesepakatan tersebut, Ukraina diizinkan mempertahankan militer masa damai hingga 800.000 tentara. Jika Rusia melanggar gencatan senjata, maka jaminan keamanan AS akan otomatis aktif.
Selain itu, Zelenskiy mengklaim Ukraina telah memenangkan dukungan AS untuk tenggat waktu yang jelas guna bergabung dengan Uni Eropa, komitmen ratusan miliar dolar untuk rekonstruksi pascaperang, serta pakta baru dengan Rusia untuk mengamankan perdagangan sungai dan laut.
"Hingga hari ini, waktu aksesi Ukraina adalah diskusi bilateral antara Amerika Serikat dan Ukraina, tanpa konfirmasi dari Eropa untuk saat ini," pungkas Zelenskiy.
(bbn)
