“Saya yakin Prabowo nggak begini. Kenapa gubernur sudah pasang badan dan kud-kuda? Karena Mendagri (Menteri Dalam Negeri) terlibat dalam sosialisasi penetapan UMP ini. Ini yang kita khawatirkan, rekomendasi kita dicoret,” sebutnya. 

“Bila ini terjadi, kami pasti menolak. Jangan didegradasi keputusan presiden ini. Presiden kan sudah menambah dari usulan dari Menaker. Mulanya Menaker mengusulkan [indeks tertentu] 0,3-0,8, presiden menambah keputusannya,” tegasnya.

Namun, hal berbeda disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat yang menyebut nilai kenaikan tersebut dirasa bisa menjadi jalan tengah yang memadai bagi buruh, pemerintah, maupun pengusaha.

"Pasti ada saja dari kaum buruh yang tidak puas karena kurang tinggi. Namun sebaliknya dari kalangan pengusaha yang merasakan nilai kenaikan itu terlalu tinggi. Dengan formula yang baru ini, saya rasa cukup moderat", kata Jumhur dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Menurut Jumhur, bila inflasi sekitar 2,7℅ dan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, maka rentang kenaikan upah tahun depan antara 5,2% sampai dengan 7,2%.

“Dalam kondisi perekonomian baik pada tingkat global maupun nasional yang masih belum sepenuhnya normal, rentang kenaikan itu dirasa memadai,” sebutnya.

Terkait dengan adanya disparitas upah antardaerah, Jumhur menyebut daerah yang saat ini UMP-nya rendah atau di bawah Rp2,5 juta, dalam penghitungannya harus menggunakan Alfa 0,9.

"Harusnya dengan formula upah ini, bila para gubernur memahami pentingnya mempersempit kesejangan upah maka bisa segera menerapkannya dengan memfungsikan vriabel Alfa-nya", pungkas Jumhur.

(ain)