Di sisi lain, Tatang juga menyebut pihaknya tidak mengizinkan impor beras bagi kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) khususnya di Sabang yang terdapat pengecualian karena memiliki aturan tersendiri.
“Tidak ada, tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” jelas Tatang.
Rapat Kembali Ditunda
Sejatinya, Kemenko Pangan tengah melakukan pembahasan mengenai penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026. Akan tetapi, rapat hanya dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar.
Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Kepala Lembaga National Single Window tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Nanti ditunda. Ada beberapa menteri seperti Menteri Perindustrian dan Menteri KKP kan tidak hadir sehingga ini akan diskors kembali sampai Menteri Perindustrian dan Menteri KKP hadir,” ujarnya.
“Minggu depan akan kita agendakan. Yang menterinya tidak hadir akan kita agendakan minggu depan.”
Walhasil, sejumlah neraca komoditas pangan lainnya untuk 2026 hingga kini belum ditetapkan.
Sekadar catatan, Zulkifli Hasan pada pekan lalu, Selasa (9/12/2025) juga telah menunda atau menskors rapat koordinasi terbatas penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut diskors karena tidak satu pun menteri yang diundang hadir secara langsung.
"Iya, (seharusnya) rapat NK (neraca komoditas), tapi menterinya enggak ada yang datang, ya saya skors. Kan enggak ada yang datang," ujar Zulhas saat ditemui usai keluar dari ruang rapat sekitar pukul 14.33 WIB di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.
(ell)
