Australian Broadcasting Corp (ABC), mengutip sumber penegak hukum, mengidentifikasi pelaku bernama Naveed Akram, 24 tahun, dan ayahnya, Sajid, 50 tahun. Pihak berwenang mengonfirmasi tanpa menyebut nama bahwa sang ayah, yang tewas di tempat kejadian, tiba di Australia dengan visa pelajar pada tahun 1998.
Secara terpisah pada Selasa, Biro Imigrasi Filipina mengatakan ayah-anak tersebut bepergian ke negaranya bulan lalu, tiba bersama pada 1 November dan menuju Davao di Mindanao. Pulau selatan tersebut merupakan tempat kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS beroperasi.
Menurut juru bicara biro tersebut, mereka meninggalkan negara itu pada 28 November melalui penerbangan transit dari Davao ke Manila, di mana Sydney sebagai tujuan akhir mereka.
Pihak imigrasi Manila mengatakan Sajid Akram adalah warga negara India dan penduduk Australia, sedangkan putranya Naveed adalah warga negara Australia.
Kementerian Luar Negeri India belum menjawab pertanyaan yang meminta untuk mengonfirmasi laporan ini.
Sang putra—yang pernah diselidiki oleh badan intelijen dalam negeri ASIO pada 2019—masih dalam keadaan koma. ABC melaporkan dia memiliki koneksi dan hubungan dengan anggota sel terorisme ISIS yang berbasis di Sydney dan merupakan pengikut ulama radikal Sydney, Wisam Haddad.
Duka Global
Upacara peringatan di Australia dan seluruh dunia menandai penembakan Pantai Bondi—serangan yang memicu tekanan agar undang-undang senjata diperketat dan meningkatnya kemarahan di kalangan komunitas Yahudi.
Di London, para pelayat berkumpul di Parliament Square untuk mengenang para korban, sementara kota-kota besar di seluruh dunia memperketat keamanan untuk Hanukkah.
Acara serupa juga berlangsung di kota-kota, termasuk New York dan Berlin. Acara dan doa bersama Hanukkah berlangsung di pusat Melbourne pada Senin malam, di mana bangunan-bangunan penting diterangi untuk mengenang para korban Bondi.
Gedung Opera Sydney diterangi dengan gambar raksasa menorah Hanukkah pada Senin malam. Ribuan orang berkumpul di Pantai Bondi untuk berbelasungkawa atas para korban, termasuk penyintas Holocaust dan anak berusia 10 tahun.
Pada Selasa pagi, Departemen Kesehatan New South Wales mengatakan bahwa 25 orang masih dirawat di rumah sakit.
Di Hyde Park, kota tersebut, para pemimpin komunitas Yahudi berdiri bersama rekan-rekan Muslim dan penduduk asli dalam doa bersama yang diselenggarakan oleh komunitas First Nations.
Namun, perasaan di Australia bercampur aduk dengan kemarahan yang semakin meningkat karena anggota komunitas Yahudi menuduh pemerintah gagal menghentikan gelombang antisemitisme, setelah terjadi lonjakan insiden semacam itu selama dua tahun terakhir.
— Dave Sharma (@DaveSharma) December 15, 2025
Perdana Menteri (PM) Partai Buruh Anthony Albanese kemarin menolak kritik atas penanganannya terhadap serangan yang semakin meningkat, sambil meminta warga Australia untuk bersatu mendukung komunitas Yahudi.
Menteri Dalam Negeri Tony Burke diteriaki saat menghadiri doa bersama di Pantai Bondi pada Senin malam, sementara PM Victoria dari Partai Buruh, Jacinta Allan, dicemooh saat menghadiri acara di Caulfield, Melbourne.
Bank darah di Sydney dan Melbourne dipenuhi antrean pada Senin, di mana laporan situs pemesanan donasi darah mengalami gangguan, setelah dikeluarkan imbauan donasi guna membantu korban penembakan.
PM New South Wales, Chris Minns mengatakan lebih dari 50.000 janji temu dibuat di negara bagian tersebut, meningkat lima kali lipat.
Pengendalian Senjata
Kabinet Nasional mengadakan pertemuan pada Senin dan sepakat meminta kepolisian dan jaksa agung untuk meneliti undang-undang (UU) pengendalian senjata api yang lebih ketat. Opsi yang dipertimbangkan termasuk batasan jumlah senjata api yang dapat dimiliki individu, aturan lebih ketat tentang jenis senjata api yang diizinkan, dan syarat bahwa pemegang lisensi harus warga negara Australia.
Sebagai prioritas utama, pemerintah akan mulai mengerjakan pembatasan bea cukai tambahan untuk impor senjata api dan jenis senjata lainnya, termasuk pencetakan 3D dan teknologi baru, serta peralatan senjata api yang dapat menampung amunisi dalam jumlah besar.
Pengalaman Selandia Baru
UU senjata api Selandia Baru dirombak setelah terjadi serangan teroris pada dua masjid di Christchurch tahun 2019, di mana penembak menggunakan senapan serbu semi-otomatis untuk membunuh 51 orang.
PM saat itu, Jacinda Ardern melarang senjata api gaya militer dan menginisiasi pembuatan daftar senjata api secara nasional. Pada saat itu, dia menyatakan pemerintahannya mengumumkan reformasi "dalam waktu 10 hari setelah aksi terorisme yang mengerikan ini."
Meski mendapat perhatian dan pujian internasional, tindakan cepat tersebut juga menuai kritik di Selandia Baru karena dianggap terburu-buru dan tidak adil bagi pemilik senjata api yang taat hukum.
Negara ini kini memperkenalkan UU senjata api baru untuk mempermudah kepatuhan bagi pemilik senjata api berlisensi sambil mengambil langkah lebih lanjut guna mencegah penjahat mengakses senjata api dan mempertahankan pembatasan senjata api gaya militer.
Wakil Menteri Kehakiman Nicole McKee—yang memperjuangkan perubahan ini dan pernah menjadi juru bicara Dewan Pemilik Senjata Api Berlisensi—menjelaskan reformasi yang diterapkan Ardern dengan cepat pada 2019 menciptakan "tambal sulam yang kompleks, membingungkan, dan birokratis," sehingga menyulitkan pemilik senjata api yang patuh hukum untuk mematuhi aturan, tetapi tidak cukup melindungi keselamatan publik.
Sascha-Dominik Dov Bachmann, profesor hukum dan keamanan di Universitas Canberra, memandang pemerintah harus mengadakan sidang parlemen darurat untuk mempertimbangkan rekomendasi yang diusulkan Utusan Khusus untuk Memerangi Antisemitisme Jillian Segal dalam kerangka kerja pemerintah pada Juli lalu.
"Albanese saat ini menghadapi banyak tekanan," katanya. "Jadi, dia harus menunjukkan kepemimpinan, seperti yang kita lihat di era Jacinda Ardern di Selandia Baru setelah serangan masjid. Negara itu bersatu."
Imogen Richards, dosen senior di Fakultas Kriminologi Universitas Deakin, mengungkap bahwa tantangan Australia dalam kebijakan pengendalian senjata api adalah sistem saat ini berbasis negara bagian dan tidak merata dalam aturan dan penegakannya.
"Peran paling praktis Persemakmuran adalah koordinasi, standar, dan pembangunan kapasitas," bebernya. "Prioritas yang jelas adalah mempercepat sistem informasi yang konsisten secara nasional."
Perjuangan Lawan Antisemitisme
Albanese juga mengatakan para menteri telah berjanji akan memberantas antisemitisme, kebencian, kekerasan, dan terorisme.
Menurut laporan Community Security Group, organisasi nirlaba Yahudi, Australia mencatat rekor 1.045 insiden semacam itu pada 2024, melonjak 26% dari tahun sebelumnya dan lebih dari dua kali lipat rata-rata tahunan dari 2018 hingga 2022.
Utusan Khusus Australia, Segal mengatakan dia telah bekerja sama dengan pemerintah Albanese untuk melaksanakan rekomendasi rencana tersebut.
Namun, "orang-orang meminta semacam pernyataan dukungan umum dan percepatan hal tersebut, dan itulah yang saya harapkan akan segera kita dengar darinya," katanya kepada Bloomberg Television, Selasa.
Mantan PM dari Partai Liberal, John Howard, yang mengawasi penindakan terakhir Australia terhadap kepemilikan senjata api setelah pembantaian Port Arthur 1996 di mana 35 orang tewas, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir belum cukup banyak yang dilakukan untuk "mencegah, memberantas, dan mengecam penyebaran antisemitisme."
"Saya berharap peristiwa mengerikan ini akan menjadi peringatan bagi mereka yang telah lengah," tegasnya.
(bbn)
