Ekonomi Thailand berkinerja buruk dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, tumbuh lesu 1,2% pada kuartal lalu karena ketidakstabilan politik dan kekerasan di perbatasan mengikis kepercayaan. Banjir parah di selatan dan tarif AS diperkirakan akan semakin menekan pertumbuhan.
Latar belakang makroekonomi yang rapuh ini tercermin di pasar keuangan, dan prospek kelumpuhan kebijakan menjelang pemilu diperkirakan akan semakin membebani investor asing, yang telah menarik lebih dari US$3 miliar dari pasar saham Thailand tahun ini.
Pemulihan harga saham Thailand dari level terendah pertengahan tahun menunjukkan tanda-tanda melemah di tengah gelombang arus keluar modal oleh investor domestik. Indeks SET masih termasuk di antara indeks saham dengan kinerja terburuk di dunia tahun 2025, anjlok sekitar 13% selama 12 bulan terakhir.
Baht berkinerja lebih baik, menguat lebih dari 7% tahun ini terhadap dolar AS berkat pelemahan greenback. Mata uang ini juga didukung oleh surplus neraca berjalan Thailand dan hubungan erat baht dengan harga emas, yang melonjak tahun ini.
Konflik Perbatasan
Seruan tergesa-gesa pemilu baru muncul di tengah konflik perbatasan yang berkecamuk dengan Kamboja. Bentrokan ini menewaskan belasan tentara Thailand dan memaksa 400.000 warga sipil mengungsi dari wilayah perbatasan.
Anutin, pemimpin ketiga Thailand dalam dua tahun pada September, mengambil sikap keras dalam perseteruan dengan Kamboja untuk memanfaatkan sentimen nasionalis yang diperkirakan akan menguntungkan partai konservatifnya dalam pemilu berikutnya.
Dia memberikan dukungan kuat kepada militernya dalam menghadapi Kamboja, setelah dihujani kritik atas respons yang lambat dan tidak merata dalam menangani banjir terparah di selatan dalam puluhan tahun.
Dosen ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani, Titipol Phakdeewanich memperkirakaan upaya Anutin untuk mempercepat pemilu mungkin membuahkan hasil, mengingat sentimen nasionalis yang kuat dipicu oleh pertempuran baru dengan Kamboja.
"Anutin menggunakan sentimen nasionalis untuk menggalang dukungan dan popularitasnya terus meningkat," kata Titipol. "Dia berisiko kehilangan popularitas jika menundanya lebih lama."
Tekanan Trump
Namun Anutin harus menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat untuk mengakhiri bentrokan dengan Kamboja. Presiden AS Donald Trump berencana menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja guna mengakhiri konflik, seperti yang dilakukannya beberapa bulan lalu dengan memanfaatkan kesepakatan dagang.
Pemilu diperkirakan akan menjadi pertarungan antara Partai Bhumjaithai Anutin dan Partai Rakyat progresif yang dipimpin Natthaphong Ruengpanyawut, blok terbesar di parlemen. Taruhannya, apakah salah satu pihak akan memenangkan suara mayoritas dan mengakhiri rangkaian pemerintahan berumur singkat di negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Sebagai mantan taipan dan pendukung liberalisasi ganja, Anutin berkuasa melalui kesepakatan dengan Partai Rakyat yang menuntut pemerintahannya mendukung amandemen konstitusi dan menyiapkan referendum untuk mengganti konstitusi 2017 yang diberlakukan oleh junta militer saat itu, serta membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan.
Partai Rakyat, yang memimpin survei popularitas selama lima kuartal berturut-turut, mengalami penurunan signifikan dalam jajak pendapat setelah mendukung Anutin.
Partai ini merupakan penerus kelompok politik sebelumnya yang memenangkan pemilu 2023, tetapi kemudian diblokir dari kekuasaannya dan dibubarkan karena kampanyenya untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand menjadi kontroversial.
Kericuhan terjadi di ruang sidang legislatif pada Kamis malam, setelah anggota parlemen Bhumjaithai dan senator konservatif menolak klausul yang akan memberi wewenang lebih besar kepada anggota parlemen terpilih dalam amandemen konstitusi.
Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong mengatakan bahwa langkah mundur ini berarti Anutin dan partainya tidak menepati janji mereka.
Anutin berkuasa setelah mantan PM Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, imbas penanganannya terhadap konflik perbatasan dengan Kamboja. Keluarga miliardernya menguasai politik Thailand selama sepanjang abad ini: ayah dan bibinya juga mantan PM yang digulingkan dari kekuasaan, masing-masing melalui kudeta dan putusan pengadilan.
Sebagai PM, Anutin meluncurkan program pembayaran tunai dan stimulus lainnya untuk menopang ekonomi yang menyusut 0,6% pada kuartal ketiga dibandingkan tiga bulan sebelumnya, akibat menurunnya produksi pabrik dan kedatangan wisatawan.
(bbn)
