Ia mencontohkan akses penumpang ke kereta api maupun transportasi publik yang masih jauh. Yayat juga menyoroti fasilitas parkir dan alur pergerakan kendaraan yang kerap menjadi titik kemacetan. Salah satu indikator pelayanan yang menurutnya perlu menjadi fokus perbaikan juga adalah mengenai waktu tunggu kendaraan maupun kapal.
Meski begitu, Ia menekankan bahwa bottleneck terbesar justru terjadi pada proses bongkar muat kendaraan yang terlalu memakan waktu.
“Yang bikin lama itu kan pada konteks sistem bongkar muat kendaraan yang membuat waktu tunggu di Merak itu lama,” ujarnya.
Pelebaran Jalan Perlu Kejelasan Kewenangan
Ketika ditanya soal usulan DPR untuk pelebaran akses jalan hingga pembangunan flyover menuju Merak, Yayat menilai hal tersebut perlu kejelasan kewenangan. Pasalnya, Ia menilai jika saat ini ASDP belum memiliki kewenangan untuk melakukan pelebaran jalan keluar-masuk pelabuhan.
“Apakah ASDP punya hak untuk memperbaiki jalan, melebarkan pembangunan dan sebagainya? Kalau PSN-nya diberikan, statusnya apa gitu? Dan apa peran yang bisa dilakukan oleh ASDP? Nah ditetapkan juga kawasannya, berapa luas kawasan yang diberikan? Apa hak-hak otoritatif yang bisa diberikan?” kata Yayat.
Selain infrastruktur, aspek pelayanan perlu ditingkatkan melalui sistem digital. Menurut Yayat, peningkatan layanan semestinya meniru efisiensi bandara besar yang minim waktu tunggu.
Oleh karenanya, Yayat menilai langkah untuk menjadikan Pelabuhan Merak sebagai PSN tidak sesederhana yang terlihat. Banyak faktor mengenai tata kelola, model investasi, hingga kewenangan operator yang masih perlu dibahas.
Ia menjelaskan bahwa PSN bukan hanya soal percepatan, tetapi juga insentif khusus seperti kemudahan perizinan, perpajakan, hingga akses pembiayaan bagi pengelola. Namun, setiap pengajuan PSN tetap harus dibuktikan dengan performa dan nilai tambah yang jelas.
(ell)
