Dalam kesempatan sebelumnya, Laode mengatakan kementeriannya bakal mengkaji kebutuhan yang disampaikan operator SPBU swasta mengikuti prognosa konsumsi BBM tahun penuh 2025.
Laode menambahkan jatah impor BBM operator SPBU swasta bakal mengikuti hitung-hitungan prognosa kebutuhan yang diajukan badan usaha terkait. Dia menampik kuota impor tahun depan akan sama seperti angka tahun ini.
“Prognosis sampai dengan akhir tahun ini. Kita akan mengevaluasinya bahkan konsumsi dia sampai dengan prognosis 2025 ini,” kata Laode kepada awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Selain itu, dia menambahkan, kementeriannya turut mengakomodasi kemungkinan tambahan kuota impor dengan porsi 10% dari realisasi penjualan tahun depan.
Di sisi lain, Laode mensinyalir, operator pengelola jaringan SPBU swata mesti kembali membeli BBM dasaran atau base fuel dari Pertamina jika jatah kuota impor telah terserap seperti yang terjadi pada akhir Agustus tahun ini.
“Ya kolaborasi. Makanya sudah kita ajarkan dari sekarang untuk adanya kolaborasi tersebut,” kata dia.
Sekadar catatan, tahun ini pemerintah mempersingkat durasi izin impor BBM oleh BU swasta menjadi 6 bulan dari biasanya 1 tahunan. Dalam durasi yang singkat tersebut, SPBU swasta diberi kuota impor periode 2025 sebanyak 10% lebih banyak dari realisasi tahun lalu.
Dalam perkembangannya, saat realisasi impor telah terpenuhi lebih cepat akibat tingginya permintaan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menolak untuk memberikan tambahan rekomendasi kuota impor, sehingga menyebabkan gangguan pasok di hampir seluruh jaringan SPBU swasta.
Sebagai jalan tengah, Bahlil mengambil kebijakan agar pemenuhan kebutuhan BBM untuk SPBU swasta akan dilakukan oleh Pertamina melalui impor dalam format base fuel, atau BBM dasaran tanpa ada campuran bahan aditif.
Hingga saat ini, PT Pertamina Patra Niaga sudah menjual base fuel ke BU swasta hingga 430.000 barel. Antara lain; 230.000 barel kepada BP-AKR, 100.000 barel kepada Vivo, dan 100.000 barel untuk Shell.
(azr/wdh)
