Logo Bloomberg Technoz

Rekam Jejak Reshuffle Kabinet Jokowi

Ezra Sihite
01 February 2023 05:50

Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda (DOK Humas Setkab)
Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud MD saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda (DOK Humas Setkab)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kocok ulang kabinet alias reshuffle menguat isunya mendekati 1 Februari 2023. Polemik mengenai perombakan kabinet berbulan-bulan bergulir sejak Partai NasDem, salah satu partai di Kabinet Indonesia Maju mengambil jalan berbeda menuju Pemilu 2024. 

Pada 3 Oktober 2022 lalu, Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan, bersiap mengusungnya menjadi bakal calon Presiden di Pemilu 2024. Walau NasDem sendiri sebenarnya belum punya tiket cukup mengusung capres lantaran terjegal syarat ambang batas untuk mengusung capres secara mandiri. Partai itu masih harus menggalang koalisi baru.

Pendeklarasian Anies, yang juga pernah di-reshuffle Jokowi saat menjabat Mendikbud itu memunculkan pro dan kontra di kalangan politik. Tak sedikit yang memperkirakan akan terjadi reshuffle lantaran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dianggap tak lagi sejalan dengan Jokowi. Sejak saat itu isu reshuffle berembus. Terlebih di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini ada tiga pos menteri yang diduduki oleh kader NasDem.

Dihubungi Bloomberg Technoz pada Selasa malam (31/1/2023), pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai bahwa jika memang Jokowi akan melakukan perombakan kabinet maka reshuffle kali ini jelas yang kuat adalah tendensi politiknya.

"Terutama sejak NasDem usung Anies maju pilpres. Sejak saat itu gesture tubuh politik Istana kelihatan tak happy. Jokowi terlihat tak mau dipeluk Surya Paloh dan Jokowi juga tak hadir ke ultah NasDem. Pada saat bersamaan, elite PDIP meminta menteri NasDem dievaluasi dan mundur secara gentleman. Dari sinilah inti persoalan resuffle yang berembus belakangan ini," kata Adi Prayitno.

Rapat terbatas di kantor Presiden tentang wisata pasca-PPKM (YouTube Sekretariat Presiden)