"Kami melihat bahwa BI, dalma hal ini perlu melakukan upaya agar pasar obligasi selain SBN ini bisa berkembang sehingga memberikan alternatif financing bagi perusahaan," tutur dia.
"Karena selama ini, karena kita lebih banyak ke banking, maka banyak pinjaman kepada perbankan. Maka harapannya, kalau perusahaan juga sudah bisa, akan lebih banyak alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dengan harga, dengan cost of fund yang lebih efisien."
Belakangan, kalangan ekonom juga sempat mengungkapkan sejumlah refleksi sekaligus tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai dengan janji politiknya.
Usai resmi genap satu tahun menjadi Kepala Negara, Prabowo diminta untuk serius memperbaiki iklim investasi untuk mencapai pertumbuhan tersebut. Salah satunya adalah memberikan swasta untuk andil dalam berinvestasi.
"Korporasi swasta hari ini belum dominan, karena investasi hari ini lebih banyak dan dominan oleh government," ujar Chief Economist Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip dalam acara 'Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian' di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Sunarsip mengatakan hal itu juga telah terbukti dari serapan instrumen investasi dalam bentuk surat utang negara (SUN) yang saat ini masih didominasi oleh pemerintah hingga mencapai sekitar 90%, utamanya investasi disektor infrastruktur.
Sementara itu, sektor swasta hanya mendapatkan andil sebesar 10%. Dia menjelaskan, hal ini juga sebagai akibat dari masih tingginya biaya bunga pinjaman, sehingga membuat swasta tak bisa berkompetisi akibat tingginya risiko.
"Efek cost-nya harus ditekan. Supaya apa? Kalau bisa ditekan, maka swasta punya peluang untuk melakukan fundraising di capital market dengan cost yang lebih rendah," kata dia.
"Kalau mereka bisa punya ruang itu, akan bisa untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi swasta."
(ibn/roy)
