Arif menyatakan terdapat beberapa perusahaan anggota FINI yang telah memulai proses konstruksi pabrik pengolahan nikel, sebelum diberlakukannya beleid yang diteken pada 5 Juni tersebut.
Dengan demikian, Arif berharap kebijakan tersebut tidak diberlakukan terhadap perusahaan nikel yang sudah melakukan proses pembangunan sebelum diterbitkannya beleid tersebut.
“Hal ini dalam rangka menjaga produktivitas di sektor hilirisasi industri mineral nikel dan menjaga iklim investasi yang kondusif dan adil,” ungkap Arif.
Sebagai informasi, pemerintah resmi membatasi izin investasi baru pada pabrik pemurnian atau smelter nikel di Tanah Air.
Pembatasan investasi itu dilakukan lewat skema administratif atau online single submission (OSS) dengan menagih komitmen perusahaan smelter untuk melanjutkan kegiatan hilirisasi yang tidak berhenti pada produk antara bijih nikel.
Dalam lampiran 1.F 3534 yang mengatur Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202), pemerintah melalui PP itu membatasi proyek smelter baru yang memproduksi produk antara nikel seperti nickel matte, MHP, FeNi, dan NPI.
“Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi dan nickel matte,” seperti dikutip dari lampiran PP, Jumat (7/11/2025).
Mengacu pada kode klasifikasi bisnisnya, smelter itu masuk pada kategori industri manufaktur, bukan pertambangan. Dengan demikian, izin yang dipegang perusahaan smelter itu berupa Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.
Lewat lampiran yang sama, pemerintah turut membatasi investasi baru pada smelter dengan teknologi hidrometalurgi yang berhenti pada produk MHP, sebagai bahan baku baterai.
“Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi mixed hydroxide precipitate [MHP],” dikutip dari lampiran yang sama.
Adapun, izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan dan menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). IUP diberikan untuk perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian nikel di konsesi yang dimiliki.
Sementara itu, terdapat juga perusahaan nikel yang tidak terintegrasi dan mengantongi izin lain berupa IUI yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. IUI diberikan untuk perusahaan smelter nikel yang tidak memiliki wilayah tambang dan mengandalkan pasokan dari perusahaan lain.
Menurut data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), saat ini terdapat 120 proyek smelter pirometalurgi di Indonesia yang membutuhkan total 584,9 juta ton bijih nikel.
Sementara itu, proyek hidrometalurgi hanya sebanyak 27 dengan kebutuhan total 150,3 juta ton bijih nikel.
Dengan demikian total proyek smelter nikel di Indonesia mencapai 147 proyek dengan estimasi total kebutuhan bijih 735,2 juta ton. Sementara itu, rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) nikel yang disetujui untuk 2025 mencapai 364 juta ton, naik dari tahun lalu sebanyak 319 juta ton.
Adapun, Kemenperin mencatat sampai dengan Maret 2024, Indonesia memiliki total 44 smelter nikel yang beroperasi di bawah binaan Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE). Lokasi terbanyak berada di Maluku Utara dengan kapasitas produksi 6,25 juta ton per tahun.
Jumlah tersebut belum termasuk 19 smelter nikel yang sedang dalam tahap konstruksi, serta 7 lainnya yang masih dalam tahap studi kelaikan atau feasibility studies (FS). Dengan demikian, total proyek smelter nikel di Indonesia per Maret 2024 mencapai 70 proyek.
Sekadar catatan, industri smelter nikel Indonesia saat ini mengalami tekanan; tidak hanya untuk yang berbasis teknologi RKEF, tetapi juga segmen hidrometalurgi berbasis HPAL.
Smelter nikel RKEF sudah sejak lama mengalami krisis karena pemain di sektor ini dianggap sudah terlalu jenuh atau saturated. Pada periode awal booming komoditas nikel, pembangunan smelter pirometalurgi dilakukan secara jorjoran.
Sementara itu, smelter HPAL baru-baru ini dilaporkan tengah terpukul karena lonjakan bahan baku utama, yaitu sulfur, yang menghambat keuntungan mereka; tepat saat pasar dibebani dengan isu kelebihan pasokan bijih nikel.
Menyitir laman London Metal Exchange atau LME, pada Kamis (6/11/2025), nikel menguat tipis 0,021% menjadi US$15.038 per ton dibandingkan dengan penutupan pada hari sebelumnya.
(azr/wdh)
