Pengguna ilegal juga mengakses 2,29 kali lebih banyak ketimbang nonton legal, Telegram, Snack, TikTok menjadi media penyebaran utama konten legal.

Perwakilan Badan Perfilman Indonesia (BPI), Judith Dipodiputro, menambahkan bahwa pembajakan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga melemahkan investasi dan lapangan kerja. “Ancaman ini bersifat sistemik dan mengganggu eksistensi kreativitas industri kami,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa industri perfilman seharusnya dilihat sebagai komoditas ekonomi strategis, bukan sekadar seni budaya. “Film adalah minyak dan gas baru bagi Indonesia. Kita memiliki sumber daya kreativitas luar biasa dari ribuan budaya, bahasa, dan sejarah panjang bangsa ini,” kata Judith.

Judith menyebut ada tiga tantangan utama yang harus diatasi: keterbatasan layar bioskop, minimnya akses pembiayaan, serta kebutuhan pelatihan ulang bagi pelaku industri di daerah. Ia pun berharap dukungan dari DPR dan pemerintah untuk memperluas investasi bioskop di luar Jawa serta memperkuat kapasitas SDM film nasional.

“Dengan kebijakan yang tepat, perfilman dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang berbasis kreativitas bangsa,” pungkasnya.

(dec/spt)