Program ini memberikan kewenangan bagi pengelola kawasan industri untuk mempercepat proses perizinan, sehingga investor bisa langsung menanamkan modal tanpa menunggu prosedur administratif yang panjang.
Selain kawasan industri, Kementerian Investasi juga mengelola beberapa bentuk kawasan strategis lain, seperti kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berjumlah sekitar 25 kawasan, serta kawasan perdagangan bebas (free trade zone).
Todotua menambahkan, penguatan kawasan industri menjadi fokus utama karena sebagian besar kawasan tersebut sudah memiliki kesiapan legal dan teknis, termasuk izin lokasi, amdal, dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
"Justifikasi terhadap diskresi regulasi dan lain-lainnya itu nanti akan kita genjot lebih besar di kawasan industri karena kita yakin kawasan industri sudah lebih proper," jelasnya
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM hingga 7 Oktober 2025, sebagian besar kawasan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Dari total 173 kawasan industri, 104 kawasan atau sekitar 60% berada di Jawa dengan total luas mencapai 38.613,78 hektare. Sisanya, 69 kawasan industri tersebar di luar Jawa dengan total luas lahan mencapai 53.165,67 hektare.
Distribusi kawasan industri di luar Jawa mencakup Sumatra sebanyak 33 kawasan dengan luas 10.229,05 hektare; Kalimantan sebanyak 15 kawasan dengan luas 16.724,46 hektare; Sulawesi sebanyak 17 kawasan dengan luas 14.404,14 hektare; dan Maluku-Papua sebanyak 4 kawasan dengan luas 11.808,02 hektare.
Di Pulau Jawa, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kawasan industri terbanyak yakni 56 kawasan, disusul Banten (19 kawasan), Jawa Timur (14), dan Jawa Tengah (12).
Sementara di luar Jawa, konsentrasi kawasan industri terbesar terdapat di Sulawesi Tengah dengan 9 kawasan, serta Kalimantan Selatan dengan 7 kawasan. Adapun di wilayah timur, seluruh kawasan industri yang terdaftar berada di Maluku Utara sebanyak 4 kawasan.
Secara keseluruhan, total luas lahan kawasan industri di Indonesia mencapai 91.779,45 hektare.
(prc/naw)
